Network
PR CIREBON - Militer Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021, mengumumkan pembersihan terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis serta menahan para pejabat pemerintah lainnya.
Setelah aksi kudeta tersebut berhasil, Militer Myanmar kemudian langsung mencopot 24 menteri dan deputi sambil menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan barunya setelah perebutan kekuasaan tersebut.
Pengumuman itu dibuat di Myawadday TV yang dikelola Militer Myanmar dan termasuk penunjukan baru terhadap menteri untuk keuangan, kesehatan, informasi, urusan luar negeri, pertahanan, perbatasan dan dalam negeri.
Militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu".
Kemudian menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, menurut pernyataan di stasiun TV milik militer.
Meringkas pertemuan pemerintahan baru, militer mengatakan Min Aung Hlaing telah berjanji untuk mempraktikkan "sistem demokrasi multi-partai yang berkembang dengan disiplin yang tulus".
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia, dia menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, katanya, tanpa memberikan kerangka waktu.
Baca Juga: Situasi Panas di Myanmar, KBRI Yangon Beri Himbauan dan Kontak Darurat pada WNI
