PR CIREBON - Awal tahun 2021 menjadi awal yang kurang bagus bagi petani kedelai di Indonesia.
Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku.
Hal ini membuat produsen Indonesia kedelai dalam negeri melakukan mogok produksi.
Baca Juga: PSBB Jawa-Bali Diterapkan pada 11-25 Januari 2021, Kamu Harus Paham 8 Aturan yang Akan Berlaku
Tindakan ini tentunya akan menaikan harga kedelai, karena maraknya kedelai impor.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengatakan bahwa melonjaknya harga kedelai ini menjadi hal yang serius dan harus ditangani.
Sebab, kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021 ini dan terlebih pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berkahir.
Baca Juga: Dituding Tak Komentari Prabowo soal Drone Asing, Fadli Zon: Coba Cek Tupoksi Siapa?
Ditambah lagi, saat ini harga kedelai semakin melonjak, tentu saja akan berimbas pada produsen tahu dan tempe di tanah air.
"Sementara tahu dan tempe adalah makanan pokok setelah nasi bagi masyarakat," ujar Anis, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 6 Januari 2021.
Anis menyampaikan 5 catatan penting untuk pemerintah dalam hal kenaikan harga kedelai ini.
Baca Juga: Pemerintah Kini Terapkan PSBB Jawa-Bali yang Berlaku 11-25 Januari, Berikut Rincian Wilayahnya
Pertama, yaitu terkait masalah data, karena sektor pertaniannya di Indonesia tidak berkembang, bahkan mengalami kemunduran dan ini menjadi faktor utama.
“Salah satunya karena kebijakan pangan nasional yang tidak didasarkan pada data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan,” papar Anis.
Berdasarkan data dari The Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar 461 Dolar AS per ton atau naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 435 Dolar AS per ton.
Baca Juga: Soal Hilangnya Jack Ma Pasca Kritik Pemerintahan Tiongkok, Jimly Asshiddiqie Usulkan Jadi WNI
Menurut Anis, adanya lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia.
Di mana pada bulan Desember 2020 Tiongkok menginginkan kedelai dua kali lipat, dari sebanyak 15 juta ton menjadi 30 juta ton kedelai.
Kedua, Anis menegaskan perlu adanya peningkatan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor kedelai.
Baca Juga: Fahri Hamzah Ikut Sentil Kerja Risma: Tolong Kerja Pakai Ilmu Konsep dan Data
Langkah ini merupakan peluang dan tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan kedelai dalam negeri.
“Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi petani kedelai terlibas oleh kebijakan pasar bebas tahun 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70 sampai 75 persen kebutuhan kedelai, tetapi saat ini terbalik karena sekitar 70 sampai 75 persen kini dipenuhi dari impor,” terang Anis.
Ketiga, Anis menyoroti penggunaan dana desa, di mana perlu evaluasi penggunaan dana desa dalm pengembangan potensi desa.
Baca Juga: Bareskrim Polri Periksa 83 Saksi Penembakan 6 Pengikut Habib Rizieq, Ada Anggota Polri
Seharusnya dana desa digunakan untuk menyelenggarakan program yang memiliki daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi pedesaan.
“Seharusnya Dana Desa bisa dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dan salah satunya adalah untuk pengembangan kedelai local,” jelas Anis.
Sebab pada tahun 1992, Indonesia pernah berhasil dalam swasembada kedelai, dan produksinya mencapai 1,8 juta ton per tahun.
Baca Juga: Bantah Kabar Terkait Dirinya Menjadi Pendeta, Justin Bieber: Belum Memiliki Keinginan Seperti Itu
Keempat, Anis memberi masukan kepada pemerintah agar segera memperbaiki tata niaga kebutuhan pangan dan perlu kolaborasi aktif antara kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan stabilitas harga pangan.
“Kenaikan kedelai adalah salah satu dari masalah yang sebenarnya merupakan kejadian berulang. Dan ini juga harus diantisipasi untuk bahan pokok lainnya misalnya beras, telur, daging, cabe, bawang dan masih banyak produk pangan lainnya,” ujar Anis.
Kelima, Anis kembali menegaskan agar pemerintah menindak tegas para spekulan yang melakukan praktik penimbunan.
Baca Juga: Diserang Netizen Karena Pakaian Olahraga Seksi, Emma Waroka Beri Bantahan: Tidak untuk Pamer Tubuh
Hal ini dapat dilakukan dengan mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan tanpa kecuali.
“Sanksi tegas ini menjadi pelajaran atau shock therapy bagi para spekulan agar tidak lagi melakukan aksi penimbunan karena dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar,” tegasnya.***