PR CIREBON- Sebuah drone bawah air ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.
Drone yang diduga milik Tiongkok tersebut, saat ini telah diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makassar.
Menanggapi adanya temuan drone pengintai asing tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, pemerintah perlu segera menyelidiki untuk mengungkap asal usul drone.
Baca Juga: Pasien Rawat Inap di RSD Wisma Atlet Berkurang, Isolasi Mandiri Bertambah
Jika drone tersebut terbukti milik Tiongkok atau negara lain, maka Pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
“Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing,” tutur Sukamta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Fraksi PKS.
“Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
Baca Juga: MDF Resmi Jadi Tersangka Parodi Lagu Indonesia Raya, Kasusnya Berawal dari platform Youtube
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan. Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut,” sambungnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyorot lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.
“Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh.
Baca Juga: Ribut Masalah Generator, Tentara Israel Tembak Warga Palestina hingga Lumpuh
"Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal,” ucapnya.
Lebih dari itu, tegasnya, pemerintah perlu segera memperbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang kembali.
Selanjutnya, Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak Akibat Varian Baru, Rumah Sakit Darurat di Inggris kembali Dibuka
“Ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia.
"Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik,” ujarnya.
“Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat,” tutup Sukamta.
Baca Juga: Masih Berlakukan Belajar dari Rumah, Pemprov DKI Jakarta Buat Laman Siap Belajar
Sementara itu, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga meminta pemerintah khususnya TNI AL dan Bakamla untuk memperkuat keamanan bawah laut Indonesia.
“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance,” kata Azis.
Azis mengatakan, keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.
Baca Juga: Apakah usai Sembuh dari Covid-19 Bisa Kebal Terhadap Ancaman Virus?
“Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara,” ujarnya.***