PR CIREBON - Pasca ditetapkannya menteri kelautan dan perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK, usul penggantian Menteri langsung jadi sorotan.
Pasalnya, Edhy Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri sebagai menteri kelautan dan perikanan sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Gerindra pasca ditetapkan sebagai tersangka KPK.
Menanggapi tentang siapa pengganti Edhy Prabowo dalam jabatannya sebagai Menteri, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penentuannya diserahkan sepenuhnya oleh Presiden Jokowi.
"Kalau posisi (Edhy Prabowo) sebagai menteri (di pemerintahan), itu adalah hak prerogatif presiden," kata Dasco, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Kamis, 26 November 2020.
Menurut dia, Partai Gerindra tidak akan mencampuri kebijakan presiden itu, siapa yang akan menggantikan Edhy setelah yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai menteri KKP setelah terjerat kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Menurut Dasco, lebih baik semua pihak menunggu kebijakan Presiden Jokowi terkait siapa yang ditunjuk sebagai pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara dari pihaknya sendiri mengaku belum diajak berbicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut terkait pengganti Edhy Prabowo di posisi menteri KKP.
Baca Juga: Pernyataan Sikap Gerindra Atas Kasus Suap Edhy Prabowo, Hormati Proses Hukum dan Siap Cari Pengganti
"Tadi saya sudah sampaikan, itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo dan beberapa orang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Rabu, 25 November 2020.***