Network
/photo/2020/07/11/3624232538.jpg)
PR CIREBON - Insiden pembacaan ikrar dan mencoret kalimat khilafah di depan massa aksi yang menolak RUU HIP menjadi viral di media sosial.
Atas insiden tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Affiati mengklarifikasi dan meminta maaf.
Ia menceritakan, saat itu pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon menerima perwakilan dari massa aksi yang tergabung dalam Forum Cirebon Bersatu.
“Dialog berlangsung terkait penolakan Haluan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya aspirasi itu ditanggapi oleh DPRD,” kata Affiati, di gedung Griya Swala DPRD Kota Cirebon, Jumat 10 Juli 2020, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Elon Musk Tuai Kritik Berbalut Pujian, CEO Panasonic: Optimismenya akan Abaikan Banyak Hal Penting
Namun pada saat itu pula, sebagai pimpinan Affiati memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati dari Fraksi PDIP untuk berkomunikasi dengan massa.
Dari komunikasi yang dilakukan dengan massa, Wakil Ketua Fitria memiliki ide untuk mengucapkan ikrar bersama dengan perwakilan massa yang hadir. Ikrar tersebut dibuat Fitria langsung serta mendadak saat menerima audiens.
“Ibu Fitria yang menawarkan agar semua yang hadir berikrar dengan naskah yang sudah disiapkan, tapi audiens meminta untuk dibacakan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap dan menyetujui ikrar tersebut,” kata Affiati.
Baca Juga: Miliki Motif Ingin Menguasai Harta, Pelajar 17 Tahun Sampai Hati Habisi Nyawa Seorang Wanita
Sebelum dibacakan oleh Affiati sebagai ketua DPRD, ikrar tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Fitria guna menyepakati bersama dengan audiens isi dari ikrar tersebut.
Namun, pada poin terakhir yakni ketiga yang berbunyi “demi Allah kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, leberalisme, leninisme, sekularisme dan khilafah,” ada kesalahpahaman karena tak terdengar di kata khilafahnya mengingat tepuk tangan yang riuh.
“Saat dibacakan oleh ibu Fitria, pas kata sekularisme massa bertepuk tangan sehingga kata khilafah tidak terdengar,” tuturnya.
Baca Juga: Mengejutkan, Dokter Temukan Penggumpalan Pembuluh Darah di Setiap Organ Jasad Pasien Covid-19
Affiati kemudian mencoret kata khilafahnya karena ketika membacakan ikrar di poin ketiga tersebut ada kalimat komunisme dan khilafah tapi dibawah kedua kata itu ada tambahan tulisan tangan, liberalisme dan sekularisme.
Hal itu membuat Affiati bingung atas susunan bacaannya. Karena ide dan pembuatan ikrar dibuat Fitria secara mendadak lalu diberikan kepada Affiati untuk diikrarkan.
“Inilah yang membuat saya bingung dalam menyusun urutan bacaannya, karena ide dan konsep pembacaan ikrar bersama ini datangnya dari ibu Fitria secara mendadak yang disampaikan kepada saya. Jadi beliaulah yang paling mengerti susunan kalimat di poin ketiga itu,” ujarnya.
Baca Juga: Bagai Ketiban Durian Runtuh, Warga Desa di Sulawesi Selatan Temukan Gas Sedalam 75 Meter
Alhasil ada kesalahpahaman dari penyampaian ikrar tersebut, karena kata khilafah tidak terbaca dan justru malah memicu kontroversi.
Atas insiden tersebut, sebagai perawakilan dari lembaga legislatif, Affiati menyampaikan maaf atas kekhilafan pada saat menerima aspirasi Forum Cirebon Bersatu pada Senin, 6 Juli 2020.
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Viral Video Dugaan akan Terapkan Sistem Khilafah, Ketua DPRD Kota Cirebon Klarifikasi dan Minta Maaf
Baca Juga: Covid-19 Menginfeksi Lewat Udara, WHO Dikritik Bias dan Lambat hingga Singgung Asal Mula Teori Kuman
“Kami tetap setia pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menolak paham komunisme, khilafah, liberalisme dan sekularisme,” tandasnya.
Sebelumnya video ikrar Ketua DPRD akan menerapkan sistem khilafah di Cirebon sempat viral, karena dalam ikrar itu ada kalimat menjaga negara dengan sistem khilafah.
Sementara dalam ikrar itu peserta ikrar dari Forum Cirebon Bersatu menyatakan tidak syah dan meminta diulang kembali ikrarnya. Sehingga ikrar tersebut diulang dari awal setelah dihapus terlebih dahulu kalimat khilafah itu oleh Ketua DPRD Kota Cirebon.***(Egi Septiadi/Pikiran Rakyat)
