Network
PR CIREBON - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Indonesia mustahil bisa memenangkan sekaligus bidang kesehatan dan perekonomian dalam perjuangan melawan pandemi Covid-19.
Artinya, seharusnya memang harus ada salah satu yang diutamakan dan mengabaikan sementara yang lain.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil menilai saat seperti inilah, jiwa kepemimpinan diuji dan harus mampu memutuskan mendahulukan ekonomi atau kesehatan.
Sedangkan saat ini Indonesia masih berada di ruang abu-abu di antara ekonomi dan kesehatan.
Baca Juga: Amati Cuitan Mahfud MD dan Presiden PKS, Rocky Gerung: Khasnya Memang Mirip Cacing Kepanasan
"Kesimpulannya, kita tidak bisa memang memenangkan dua-duanya—ingin menang epidemiologi, ingin menang juga ekonomi," ungkap gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu dalam diskusi webinar nasional seri kedua KSDI bertema “Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi” yang tayang pada Minggu, 20 September 2020.
Sehingga, Indonesia harus memilih antara menang kesehatan atau ekonomi agar tidak berada di ruang abu-abu seperti saat ini.
"Pilihannya adalah menang kesehatan, ekonomi hancur; atau menang ekonomi, kesehatan hancur, atau berada di ruang abu-abu yang sedang kita orkestrakan, yaitu kadang-kadang ke kesehatan geser, kadang-kadang ke ekonomi," jelas Kang Emil, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: PDIP Lawan Arus Minta Pilkada Tetap Digelar, Hasto: Kepala Daerah saat Pandemi Tak Bisa Diisi Plt
Adapun menurut Kang Emil, Ekonomi maupun kesehatan, sama-sama hal yang penting. Maka, kebijakan yang diambil bersifat dinamis yang terkadang lebih condong ke sektor kesehatan dan di lain waktu cenderung ke sektor ekonomi.
"Jangan dibilang bahwa ekonomi seolah-olah tidak penting. Jadi poinnya adalah setiap hari, kami ini harus memutuskan bandul geser ke kesehatan dulu, ekonomi kita kurangi; pada saat memungkinkan ekonomi, bandulnya bergeser. Itulah rutinitas para pengambil keputusan terkait yang disebut dengan gas-rem atau sebagainya," tambahnya.
Sementara itu, Jawa Barat sendiri tidak pernah memberhentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan, Jawa Barat tetap melakukan pembatasan dan selalu dievaluasi setelah 14 hari, bahkan ada beberapa wilayah yang PSBB diterapkan begitu ketat dan ada juga yang dilonggarkan.***
