Diharapkan, hadirnya mal tersebut dapat meningkatkan performa birokrasi di Purwakarta, sehingga pelayanan semakin efektif dan efisien. Untuk itu, Anne siap mengawal kebijakannya tersebut sampai pada tatanan teknis.
“Prinsipnya melayani dengan hati. Birokrat di Purwakarta harus merasakan kebutuhan warganya. Ini penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga, orientasi kerja menjadi lebih maksimal. Target dan strateginya kita tetapkan dan jalankan bersama seluruh lini birokrasi,” katanya.
Lebih lanjut, langkah Pemkab Purwakarta ini telah mendapat dukungan dari Menpan RB Tjahjo Kumolo.
Bahkan, ia menyaksikan langsung penandatanganan MoU bersama dengan 46 kepala daerah lainnya.
Senada dengan Anne, Tjahjo pun berujar bahwa teknologi informasi harus terintegrasi dengan pelayanan publik demi kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang rumit.
“Semangatnya mengintegrasikan pelayanan. Itu kita harus satu suara dulu di situ. Purwakarta dan 46 daerah lain hari ini menyatukan suara demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” tutur Tjahjo.
Adapun sebanyak 100 lebih jenis layanan akan tersedia di Mal Pelayanan Publik.