Muncul Kabar Bupati dan Wabup Kuningan Tak Akur, Acep Purnama: Harus Dikompromikan

PR CIREBON — Endusan kabar mengenai desas-desus isu tak akurnya hubungan Bupati Kuningan, H Acep Purnama dengan Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda kian mencuat ke khalayak publik membuka tabir akan kebenaran masalah ini.

Polemik pun makin menjadi, dengan tersiarnya kabar kalau Ridho Suganda akan segera menyerahkan inventaris yang menjadi fasilitasnya sebagai Wakil Bupati Kuningan.

Inventaris yang disebut-sebut akan diserahkan Wakil Bupati Kuningan Ridho Suganda seperti rumah dinas yang isunya tak akan ditempatinya lagi.

Baca Juga: Akhirnya Harimau Sumatera Hasil Evakuasi Dilepasliarkan, KLHK: Menambah Populasi di Habitat Alaminya

Semua kendaraan dinas berikut ajudan pun, isunya tak akan digunakan Wabup Kuningan, Ridho Suganda lagi, sehingga semua akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah.

Usut punya usut, tersinyalir bahwasannya Wakil Bupati M Ridho Suganda kurang berkenan terkait soal pelaksanaan mutasi ratusan pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemkab Kuningan, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurut informasi yang dihimpun Tim PR Cirebon, tak akurnya hubungan antara Acep Purnama dengan Ridho Suganda ini tampak ketika giat pengumuman mutasi pejabat Eselon III dan IV tersebut, di mana Wabup Kuningan tidak menghadirinya tanpa ada keterangan yang jelas.

Baca Juga: Isu Perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus Belum Usai, Denny Darko Terawang Sapu Jagat: Jelas Semuanya di Situ

Padahal biasanya seremoni kegiatan tersebut selalu dihadiri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Saat dikonfirmasikan kepada Wakil Bupati Ridho Suganda, Senin 15 Maret 2021. Wabup Kuningan tak menyangkal kalau dirinya telah keluar dari rumah dinas.

"Enggak, sudah di luar nih," jawabnya singkat.

Baca Juga: Pamer Foto Bersosialisasi dengan Warga di Warkop, Anies Baswedan Tak Mengaku Dirinya Sebagai Gubernur

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama ketika dimintai keterangannya, ia mengatakan, semuanya masih bisa dikompromikan.

Ihwal Wabup Ridho Suganda merasa tidak difungsikan dalam hal perumusan mutasi jabatan Eselon III dan IV, lantas mengambil keputusan mengembalikan fasilitas negara dan sebagainya.

Lebih lanjut, Bupati Acep Purnama pun menyayangkan sikap itu.

Baca Juga: Positif Hamil Anak Kedua, Paula Verhoeven Beritahu Baim Wong dengan Cara Tidak Biasa

“Saya menyayangkan kalau ada sikap kenegarawanan dari seorang pejabat yang sampai bereaksi seperti itu. Kalau saya pribadi menyikapinya dengan arif dan bijaksana saja,” ujar Acep Purnama, yang ditemui wartawan usai menghadiri kegiatan di Bank bjb Cabang Kuningan, Senin 15 Maret 2021.

Lebih lanjut dituturkan Acep Purnama, soal hubungannya dengan Ridho Suganda berangkat terpilih menjadi  bupati dan wakil bupati satu paket yang didukung dan diusung oleh PDI Perjuangan.

Setelah menang, sekarang mengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati seharusnya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban dengan bekerja sesuai dengan visi dan misi serta janji politik menuju kesejahteraan rakyat bersama.

Baca Juga: Sibuk dengan Jadwal Syuting, Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny Belum Sempat Bulan Madu

“Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Apa sih susahnya dikompromikan, dan selama ini kan baik-baik saja,” katanya.

“Bukankah pencapaian yang dituangkan dalam visi dan misi, apa tidak lebih baik seperti itu?” ujar Acep Purnama.

Semuanyakan masih bisa kompromi dan dimusyawarahkan. Dan, kalau misalnya bicara tupoksi semuanya sudah jelas.

Baca Juga: Tolak Berikan Batas Waktu Lagi pada Teddy untuk Kembalikan Aset, Pihak Rizky Febian Siap Tempuh Jalur Hukum

“Pada prinsipnya saya tidak akan menyikapi persolaan ini dengan berlebihan. Kita arif dan harus bijaksana saja,” tegasnya.

Soal Wabup Ridho Suganda akan menyerahkan fasilitas negara berupa inventaris barang-barang dinas atau sarana prasarana baik mobil dan yang lainnya, Bupati Acep Purnama mengatakan, tidak mempermasalahkan dan tidak melarang.

Bupati juga mengakui sejak giat mutasi pejabat Eselon III dan IV kemarin, tidak pernah bertemu dengan Wabup Kuningan.

Baca Juga: Indonesia Akan Lakukan Impor Garam, HNW Singgung Seruan Jokowi Soal Benci Produk Asing

Namun, kalau hal komunikasi selama ini dituturkannya baik-baik saja.

“Kalau ada isu, pak Wabup ke DPP, iya silahkan,” timpal Acep Purnama.

Ditanyakan pula soal adanya isu pihak ketiga yang ingin mengacak-acak atau memperkeruh pemerintahan.

Baca Juga: Setuju Presiden Menjabat Lebih dari Dua Periode, Arief Poyuono: Masyarakat Indonesia Sudah Terbiasa

"Pihak ketiga , ada diantara kami dan pihak yang lain,” jawab Bupati Kuningan.

“Apakah itu pihak ketiga, pihak keempat, pihak ketujuh itu masa bodoh bagi Saya. Tapi bagi Saya, harus memegang prinsip yang teguh, karena kita adalah bagian dari yang diberikan amanah. Itu konsekuensinya harus diterima lahir batin dalam jabatan apapun," pungkas Acep Purnama.***