Network
PR CIREBON - Sebuah laporan rahasia yang diungkapkan oleh PBB, menyebut bahwa Korea Utara kini tengah melanjutkan program senjata nuklirnya.
Beberapa negara meyakini bahwa negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut mungkin telah mengembangkan perangkat nuklir miniatur agar sesuai dengan hulu ledak rudal balistiknya.
Laporan oleh panel ahli independen PBB mengatakan bahwa negara-negara, yang tidak diidentifikasi, meyakini enam uji coba nuklir Korea Utara yang lalu kemungkinan membantu negara itu mengembangkan perangkat nuklir mini, di mana negara tersebut belum melakukan uji coba nuklir sejak September 2017.
Baca Juga: Jebloskan Anji ke Penjara, Muannas Alaidid: Dia Bertanggung Jawab Pidana dengan Dunia Manji Disita
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, laporan yang masih bersifat sementara tersebut diserahkan kepada 15 anggota komite Dewan Keamanan untuk sanksi Korea Utara pada Senin, 3 Agustus 2020.
"Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental. Menurut laporan tersebut, satu negara anggota menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," tulis laporan tersebut.
Sementara itu, pada pekan lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan, tidak akan ada peperangan lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keamanan dan masa depannya meskipun ada tekanan dari luar dan ancaman militer.
Baca Juga: Drakor 'It's Okay To Not Be Okay' Berakhir Plot Twist, Siapakah Identitas Asli Ibu Ko Moon Young?
Laporan PBB mengatakan, salah satu negara, yang tidak diidentifikasi, menilai bahwa Korea Utara mungkin berusaha untuk mengembangkan miniaturisasi lebih lanjut untuk memungkinkan penggabungan peningkatan teknologi seperti paket bantuan penetrasi atau mengembangkan beberapa sistem hulu ledak.
Korea Utara memang telah dikenai sanksi oleh PBB sejak tahun 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Hingga saat ini, Dewan Keamanan PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong dana untuk program-program tersebut.
Baca Juga: Gibran Sebut Dukungan Prabowo Jadi Kekuatan Tambahan untuk Menang Pilkada Solo
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, namun keduanya gagal untuk membuat kemajuan terkait imbauan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi.
Pada Mei 2018, Korea Utara menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, yang menurut Pyongyang adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri pengujian nuklir.
Namun mereka tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran situs tersebut.
Baca Juga: Buat Lakon Pendek Bertajuk 'Pandemi Kesurupan', Bintang Emon Parodikan Wawancara sebagai 'Jumanji'
Laporan PBB mengatakan, karena hanya pintu masuk terowongan yang diketahui telah dihancurkan dan tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif, satu negara telah menilai bahwa Korea Utara dapat membangun kembali dan menginstal ulang dalam waktu tiga bulan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung uji coba nuklir.
Para pakar PBB mengatakan, Korea Utara melanggar sanksi, termasuk melakukan ekspor batubara maritim ilegal, meskipun Korea Utara menangguhkan ini untuk sementara waktu pada periode antara akhir Januari dan awal Maret 2020 karena pandemi virus corona.
Tahun lalu, para pakar PBB mengatakan Korea Utara telah menghasilkan dana sekitar US$ 2 miliar lewat serangan cyber yang luas dan canggih untuk mencuri dari bank dan pertukaran mata uang kripto.
"Panel terus menilai bahwa penyedia layanan aset virtual dan aset virtual akan terus tetap menjadi target yang menguntungkan bagi Republik Rakyat Demokratik Korea untuk menghasilkan pendapatan, serta menambang cryptocurrency," kata laporan terbaru.***
