Network
Hal tersebut bisa dilihat dengan pembangunan permukiman-permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat, yang diharapkan rakyat Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Baca Juga: Dituduh Buat Dinasti Politik di Pilkada Solo, Gibran: Ini Kontestasi, Warga Tak Wajib Coblos Saya
Usai penundaan aneksasi dari target 1 Juli, masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus berupaya menghentikan rencana Israel yang mana "opsinya hanya satu, yaitu terus menunjukkan kesatuan untuk menunjukkan penolakan secara kolektif".
"Yang diperlukan saat ini adalah kemauan politis masyarakat internasional untuk menjalankan semua resolusi PBB dan parameter internasional secara konsisten. Ini yang akan Indonesia terus lakukan ke depan bersama masyarakat internasional," Retno menambahkan.
Untuk turut menyokong perjuangan rakyat Palestina, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan politis, tetapi juga keuangan dan program pembangunan kapasitas.
Baca Juga: Sebut PKS Salah Sasaran Kritik, Ruhut: Sebaiknya Pikirkan Rumah Tangga yang Disaingi Partai Gelora
Pemerintah RI telah mengucurkan dana sekitar Rp36,5 miliar sebagai bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di tengah konfliknya dengan Israel yang makin diperburuk dengan pandemi Covid-19.
Bantuan itu disalurkan kepada pemerintah Palestina dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) masing-masing sebesar 1 juta dolar AS (setara Rp14,6 miliar) serta Palang Merah Internasional (ICRC) sebesar 500 ribu dolar AS (setara Rp7,3 miliar).
Untuk program pengembangan kapasitas, dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, Indonesia memberikan lebih dari 8 juta dolar AS (sekitar Rp117 miliar) yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi 2.000 warga Palestina.
