Network
Mantan penguasa kolonial Hong Kong, Inggris menggambarkan hukum itu sebagai 'langkah besar' dan 'sangat meresahkan'. Tetapi dikatakan perlu lebih banyak waktu untuk menentukan apakah Beijing telah melanggar janjinya "Satu Negara, Dua Sistem".
Baca Juga: Rhoma Irama akan Kena Sanksi Bupati Bogor usai Langgar PSBB, Netizen: Dia Stres Urus Pandemi
Perdana Menteri Boris Johnson sebelumnya telah menawarkan untuk memperpanjang hak-hak visa bagi jutaan warga Hong Kong jika undang-undang itu ditegakkan.
Sementara itu, Chris Patten, gubernur kolonial terakhir Hong Kong, menyebut hukum 'akhir' dari 'Satu Negara, Dua Sistem'.
"Itu adalah pelanggaran mencolok Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris - perjanjian yang diajukan di PBB - dan konstitusi mini Hong Kong, Undang-Undang Dasar," tambahnya.
Baca Juga: Aksi Protes Meledak, Polisi Hong Kong Lakukan Penangkapan Perdana Dibawah UU Keamanan Nasional Baru
Dua puluh tujuh negara - termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Australia, dan Jepang - mengeluarkan teguran lisan yang jarang dari Tiongkok di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, menggambarkan 'keprihatinan yang dalam dan terus tumbuh' terhadap undang-undang baru ini.
Mereka mendesak Tionkok untuk mempertimbangkan kembali, dengan mengatakan undang-undang itu "melemahkan" kebebasan kota.
Para penandatangan menambahkan bahwa hukum itu diberlakukan tanpa partisipasi langsung rakyat Hong Kong, legislatif atau yudikatifnya.
Baca Juga: Berniat Luaskan Jangkauan Kereta Cepat hingga Surabaya, Indonesia Justru Buat Bingung Jepang
