Network
PR CIREBON - Hukum keamanan nasional Tiongkok untuk Hong Kong telah dengan tajam membagi pendapat baik di dalam pusat keuangan dan di luar perbatasannya.
Loyalis Beijing dan negara-negara yang ramah pada Tiongkok menyambutnya. Pemimpin pro-Beijing Hong Kong Carrie Lam pada Rabu, 1 Juli 2020 menggambarkan hukum keamanan sebagai 'perkembangan paling signifikan' sejak penyerahan kota ke Tiongkok.
Beijing menggambarkan hukum sebagai "pedang" yang akan menggantung di atas kepala pelanggar hukum setelah setahun protes besar dan sering kekerasan.
Baca Juga: Saatnya Rangkul Tanggung Jawab Besar, Berikut Cara Memaksimalkan Usia 20 dengan Baik dan Bermanfaat
Banyak pembangkang, kelompok hak asasi dan pemerintah barat, di sisi lain, telah menyatakannya sebagai akhir dari tradisi kebebasan berbicara dan otonomi yudisial kota ini.
Menjelang penyerahan wilayah dari Inggris, Tiongkok menjamin kebebasan sipil Hong Kong - serta otonomi peradilan dan legislatif - hingga 2047, dalam kesepakatan yang dikenal sebagai "Satu Negara, Dua Sistem".
Namun, saat UU Keamanan Nasional Hong Kong resmi disahkan, reaksi dunia terhadap hukum tersebut terbagi.
Baca Juga: Resmi Disahkan Hari Ini, Peserta Harap Catat Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat
Kritik mengalir dari tokoh-tokoh pro-demokrasi Hong Kong. Partai Demokrat mengatakan undang-undang itu menandai berakhirnya "Satu Negara, Dua Sistem" dan "sepenuhnya menghancurkan independensi peradilan Hong Kong".
