Network
Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan, Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan Tiongkok ini lebih serius daripada sebelumnya.
Saat ini, kapal-kapal Tiongkok memperluas jangkauan mereka di kawasan itu, sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Terungkap Buku Putih Tiongkok yang Beberkan Kronologi Awal Pandemi Covid-19 di Wuhan
"Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan terdepan untuk kapal-kapal Tiongkok, dan hal itu secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berada di garis depannya," ujar Polling.
Ia kemudian menambahkan bahwa pada hari tertentu, di sana terdapat sekitar selusin kapal penjaga di Kepulauan Spratly dan sekitar seratus kapal nelayan yang siap berangkat.
Laut Cina Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan tumpang tindih klaim dari Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia.
Baca Juga: Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat ke Tanah Suci, Biaya Pelunasan Bisa Diambil
Klaim teritorial Beijing, yang dikenal dengan sembilan garis putus-putus, karena tanda yang tercetak peta Tiongkok di wilayah tersebut, sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, dari Pulau Hainan hingga ke puncak Natuna di Indonesia.
Kendati klaim Tiongkok tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan pengadilan internasional tahun 2016.
Meski demikian, sejak 2015, Tiongkok mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan dan kemudian memiliterisasi daerah itu dengan fasilitas pelabuhan, dan landasan pesawat tempur.
