Network
Komisi tersebut juga akan memeriksa semua akar penyebab ketegangan dan ketidakstabilan, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama.
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum.
Baca Juga: Tanggapi Perubahan Jumlah Pegawai KPK yang Dipecat, Febri Diansyah: Ada Kekuatan Lain?
Kemudian pada Juni 2022, tim itu diharapkan akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas dan memastikan akuntabilitas hukum.
Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, mengatakan bahwa mengadakan sesi yang menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan PBB tersebut.
“Para sponsornya hanya menghargai tindakan Hamas, sebuah organisasi teroris," tambahnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Rusia Tawarkan Kerjasama di Bidang Tenaga Nuklir dan Reaktor Berkapasitas Kecil pada Arab Saudi
Sejak dibentuk pada tahun 2006, dewan hak asasi PBB merupakan sebuah forum yang beranggotakan 47 orang.
Mereka telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat (AS) bergabung kembali dengan forum tersebut di bawah pemerintahan Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump menyebut forum itu sebagai bias anti-Israel.
