Network
PR TASIKMALAYA - Anggota parlemen Inggris menyetujui mosi parlemen soal kebijakan Tiongkok.
Pihaknya menyebut bahwa kebijakan Tiongkok pada populasi minoritas Uighur di wilayah Xinjiang barat sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mosi tidak mengikat dan tidak memaksa pemerintah Inggris untuk bertindak.
Baca Juga: Tingkatkan Kesadaran Akan Plastik Bekas, Aktivis Muda Nigeria Gelar Pertunjukkan Busana Dari Sampah
Tapi itu adalah langkah lain yang menandakan protes yang berkembang di kalangan politisi Inggris atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
Mosi tersebut digerakkan oleh anggota parlemen Konservatif Nus Ghani, satu dari lima anggota parlemen Inggris yang baru-baru ini mendapat sanksi dari Tiongkok karena mengkritik perlakuannya terhadap orang Uighur.
“Ada kesalahpahaman bahwa genosida hanyalah satu tindakan, pembunuhan massal. Itu salah," katanya.
Baca Juga: Joe Biden Berjanji untuk Memangkas Setengah Emisi AS pada Tahun 2030, Demi Hadapi Krisis Iklim
Ia menambahkan bahwa semua kriteria genosida seperti niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau agama itu terbukti terjadi di Xinjiang.
Pemerintah AS dan parlemen Belgia, Belanda, dan Kanada menuduh Beijing melakukan genosida, meskipun Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau enggan menggunakan istilah tersebut.
Lebih dari 1 juta orang telah dikurung di kamp-kamp di Xinjiang, menurut pemerintah dan peneliti asing.
Pihak berwenang di sana dituduh melakukan kerja paksa, pengendalian kelahiran paksa sistematis dan penyiksaan di kamp-kamp interniran massal.
Pemerintah Tiongkok dengan tegas menolak keluhan pelanggaran dan mengatakan kamp-kamp itu untuk pelatihan kerja guna mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi radikalisme Islam.
Pemerintah menekan merek pakaian dan sepatu asing untuk membalikkan keputusan berhenti menggunakan kapas dari Xinjiang karena laporan kemungkinan kerja paksa di sana.
Baca Juga: Rumor Mengenai Paul Pogba Membuat Man Utd Bersiap Menebus Klausul Pemain Liga Spanyol Berikut
Perdana Menteri Boris Johnson telah menghadapi tekanan yang meningkat dari dalam pemerintahan Konservatifnya sendiri untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia.
Anggota parlemen Inggris telah berulang kali mencoba untuk mendorong RUU yang bertujuan untuk memberikan Pengadilan Tinggi hak untuk memutuskan apakah suatu negara melakukan genosida.
Pada akhirnya memblokir kesepakatan perdagangan Inggris dengan Tiongkok tetapi langkah tersebut dikalahkan oleh pemerintah.
Johnson telah memperingatkan terhadap "mentalitas Perang Dingin" terhadap China dan mempertahankan pentingnya untuk memelihara kemitraan dengan Beijing.
Bulan lalu Inggris, bersama Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat meluncurkan sanksi terkoordinasi terhadap beberapa pejabat di Tiongkok atas masalah Uighur, yang memprovokasi pembalasan cepat dari Beijing.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan langkah-langkah itu adalah bagian dari "diplomasi intensif" untuk memaksa tindakan di tengah semakin banyaknya bukti tentang pelanggaran hak yang serius terhadap orang-orang Muslim Uighur.***
