Network
PR CIREBON - Amerika Serikat siap untuk mencabut sanksi anti-Iran yang bertentangan dengan Rencana Aksi Komprehensif bersama pada program nuklir Iran.
Namun, dijelaskan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, itu tidak berarti bahwa semua pembatasan akan dicabut.
“Jadi ada posisi yang kami katakan, yaitu sanksi yang tidak sesuai dengan JCPOA dan dengan manfaat yang seharusnya keluar dari JCPOA itu akan dicabut,” ujar pihak AS.
Menurut diplomat AS, di bawah JCPOA Amerika Serikat dapat menjatuhkan sanksi atas dugaan aktivitas teroris, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan pemilu, dan beberapa masalah lainnya.
Dia juga mengatakan bahwa proses penghapusan pembatasan sepihak AS sangat rumit oleh langkah-langkah pemerintahan AS sebelumnya.
"Ini bukan proses yang mudah karena kedengarannya persis karena pemerintahan (Donald) Trump, berusaha keras untuk mempersulit pemerintahan penerus untuk bergabung kembali dengan JCPOA," ucapnya.
Dalam kata-katanya, administrasi Donald Trump memberi label ulang hal-hal, yang awalnya ditujukan untuk alasan nuklir, menggunakan sebutan terorisme.
Baca Juga: Lesti Kejora Ungkap Target Pernikahan dengan Rizky Billar pada Sule: Jangan Suka Menerka-nerka
"Jadi kita harus melalui upaya, upaya yang sungguh-sungguh," katanya, dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Russian News Agency pada Sabtu, 10 April 2021.
"Melihat melalui sanksi untuk melihat mana yang perlu dicabut untuk tujuan bergabung kembali dengan JCPOA dan mana yang perlu dipertahankan," katanya menambahkan.
Ketika ditanya apakah Washington menyerahkan daftar sanksi yang siap dibatalkan ke Teheran.
Diplomat tersebut mengatakan, mereka tidak akan menyerahkan daftar.
Mereka bertukar ide mengenai prinsip-prinsip yang akan memandu pencabutan sanksi di pihak AS. Sementara Iran juga tidak akan mengirimkan daftar.
Washington mengharapkan pengumuman penting dari Iran pada hari Sabtu.
Pembicaraan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tentang program nuklir Iran diadakan di Wina pada 6-9 April.
Dengan partisipasi Iran dan lima mediator internasional (Jerman, Prancis, Inggris, China dan Rusia).
Amerika Serikat, yang menarik diri dari perjanjian tersebut selama masa jabatan mantan presiden Donald Trump, mengirim delegasinya ke Wina juga.
Akan tetapi, mereka tidak memiliki kontak langsung dengan negosiator Iran.
Masa depan kesepakatan itu dipertanyakan setelah penarikan sepihak Amerika Serikat pada Mei 2018 dan sanksi ekspor minyak sepihak Washington terhadap Teheran.
Iran berargumen bahwa semua peserta lain, orang Eropa pada awalnya, mengabaikan beberapa kewajiban mereka sendiri di bidang ekonomi, sehingga membuat kesepakatan dalam bentuknya saat ini menjadi tidak masuk akal.***
