Network
PR CIREBON - Facebook mungkin diblokir di Tiongkok, tetapi pemerintahnya dilaporkan menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan propaganda tentang populasi minoritas Uyghur melalui iklan.
Menurut sebuah laporan, beberapa staf Facebook mengibarkan bendera merah di papan pesan internal dan di grup diskusi karyawan Tiongkok lainnya tentang propaganda.
Termasuk di dalamnya unggahan bersponsor dari kelompok-kelompok Tiongkok, yang konon menunjukkan etnis minoritas Muslim Uyghur yang makmur di wilayah Xinjiang.
Baca Juga: Pengendara Mobil Fortuner yang Acungkan Senpi Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya dan Dijerat Pasal Ini
Iklan tersebut muncul ketika Beijing mendapat kritik keras secara global karena interniran massal dan kampanye sterilisasi paksa terhadap populasi Uyghur, yang telah menyebabkan klaim genosida.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari New York Post, Beijing membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang .
Mereka mengatakan bahwa tindakannya diperlukan untuk memadamkan ancaman teroris di wilayah tersebut.
Baca Juga: Inilah Tipe Pasangan Berdasarkan Zodiak: Libra, Pisces, Sagitarius, Scorpio, Taurus, Virgo Seperti Apa?
Iklan dan unggahan oleh pemerintah Tiongkok dan media pemerintah termasuk video orang-orang di Xinjiang, termasuk beberapa anak.
Dalam video itu dikatakan kehidupan masyarakat Uyghur telah membaik, mengaitkan kritik dengan upaya Barat untuk membuat Tiongkok tidak stabil.
Seorang perwakilan Facebook mengatakan kepada The Journal bahwa, unggahan yang disponsori tersebut tidak melanggar kebijakannya.
Baca Juga: Pemadaman Internet Meluas, Pengunjuk Rasa Myanmar Protes Adanya Peristiwa Berdarah
Selain itu, perusahaan sedang memantau laporan situasi di Xinjiang, untuk membantu menginformasikan pendekatan dan uji tuntas tentang masalah ini.
Namun, Facebook sedang mempertimbangkan apakah akan bertindak atas keprihatinannya, termasuk dengan memantau bagaimana organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menanggapi situasi di Xinjiang.
Minggu lalu, PBB meminta perusahaan yang melakukan bisnis terkait Xinjiang untuk melakukan 'uji tuntas HAM yang berarti' pada operasi mereka.***
