Network
PR CIREBON - Korea Selatan akan menangguhkan pertukaran pertahanan dengan Myanmar.
Korea Selatan juga menerapkan larangan ekspor senjata ke Myanmar, setelah kudeta yang dilakukan militer dan penindasan dengan kekerasan terhadap protes pro-demokrasi.
Larangan untuk Myanmar ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat, 12 Maret 2021.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Seoul akan membatasi ekspor barang-barang strategis lainnya.
Mereka akan mempertimbangkan kembali bantuan pembangunan dan memberikan pengecualian kemanusiaan bagi warga negara Myanmar untuk mengizinkan mereka tinggal di Korea Selatan sampai situasinya membaik.
Disampaikan mereka bahwa walau protes keras sudah dilayangkan oleh komunitas internasional, tetapi jumlah korban di Myanmar masih terus bertambah.
Baca Juga: Varian Baru B117 di Inggris Semakin Menyebar, Angka Kematian Lebih Signifikan Dibandingkan Covid-19
"Meskipun ada tuntutan berulang dari komunitas internasional, termasuk Korea Selatan, ada peningkatan jumlah korban di Myanmar karena tindakan kekerasan dari pihak berwenang militer dan polisi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
Ekspor pertahanan terakhir dari Korea Selatan ke Myanmar terjadi pada 2019.
Akan tetapi, Seoul masih menghabiskan jutaan dolar untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan di sana.
Baca Juga: Ungkap Kebiasaan Usil sang Suami AHY, Annisa Pohan: Hobi Godain Anak Istrinya
Berdasarkan data yang diajukan ke International Aid Transparency Initiative.
Pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan kembali beberapa kerja sama pembangunan yang tidak ditentukan dengan Myanmar.
Namun, mereka akan melanjutkan proyek yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian warga Myanmar dan bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Punya Penyakit Diabetes? Sebaiknya Hindari 5 Jenis Makanan Ini Agar Kadar Gula Darahmu Normal
Aktivis Myanmar mengadakan lebih banyak aksi unjuk rasa pada Jumat, sehari setelah sebuah kelompok hak asasi mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 12 pengunjuk rasa.
Negara Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, dan menahan dia dan pejabat lain dari Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya.***
