Network
PR CIREBON- Mantan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala pada hari Senin, 15 Februari 2021, ditunjuk untuk memimpin Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Penunjukkan Ngozi Okonjo-Iweala itu menjadikannya sebagai wanita pertama dan orang Afrika pertama yang memimpin organisasi WTO tersebut.
Ngozi Okonjo-Iweala akan menjadi direktur jenderal WTO baru pada 1 Maret itu, berjanji untuk segera mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan yang dibawa oleh pandemi virus Corona.
Seperti dengan menyediakan vaksin untuk lebih banyak negara, dan mereformasi sistem penyelesaian sengketa WTO bekerja sama dengan 164 anggota.
"WTO yang kuat sangat penting jika kita ingin pulih sepenuhnya dan cepat dari kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19," katanya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Kyodo News.
"Organisasi kami menghadapi banyak tantangan besar, tetapi bekerja bersama secara kolektif dapat membuat WTO lebih kuat, lebih gesit, dan lebih baik dalam beradaptasi dengan realitas saat ini," sambungnya.
Baca Juga: Tegaskan Pemerintah Tak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada, Mensesneg: yang Baik Tetap Dijalankan
Wanita 66 tahun yang masa jabatannya akan berakhir pada 31 Agustus 2025, mengisi kursi kekosongan setelah kepergian mantan Direktur Jenderal Roberto Azevedo pada 31 Agustus 2020, setahun sebelum mandatnya berakhir.
Azevedo telah berjuang untuk jabatan itu dengan menteri perdagangan Korea Selatan Yoo Myung Hee, yang mundur dari pencalonan awal bulan ini.
Dalam pergeseran dari kebijakan pemerintahan AS sebelumnya yang dipimpin oleh Donald Trump, pemerintahan Presiden Joe Biden, yang menjabat pada 20 Januari, mencabut keberatan Washington untuk mendukung Okonjo Iweala.
Baca Juga: Serah Terima Kunci Rumah Program Bataru, Ridwan Kamil: Kasih Sayang untuk Guru
Oktober lalu, mantan menteri Nigeria yang juga menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, direkomendasikan menjadi direktur jenderal WTO berdasarkan konsultasi dengan semua delegasi dengan "dukungan terdalam dan terluas di antara para anggota," menurut badan perdagangan itu.
Tetapi pemerintahan Trump menolak untuk bergabung dengan konsensus. Pemerintah AS telah lama mengkritik WTO, termasuk penanganannya terhadap masalah yang ditimbulkan oleh praktik di Tiongkok.
Pemblokiran AS atas penunjukan hakim baru ke panel banding badan perdagangan telah membuat sistem penyelesaian sengketa tidak dapat berfungsi selama lebih dari setahun.***
