PR CIREBON – Lebih dari 125.000 guru sekolah di Myanmar dikabarkan telah ditangguhkan oleh otoritas militer karena bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer pada Februari.
Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Federasi Guru Myanmar, yang menyebut bahwa penangguhan oleh militer itu telah terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru.
Pejabat federasi guru Myanmar yang tidak mau disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa beberapa guru dan orang tua memang ikut serta menjadi bagian dari protes mogok kerja anti-kudeta militer yang telah melumpuhkan negara itu.
Baca Juga: Ini Dia Manfaat Air Lemon untuk Kesehatan, Salah Satunya Baik untuk Paru-Paru Anda!
Ia juga menyebut bahwa dirinya sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.
Menurut data terbaru, Myanmar memiliki 430.000 guru sekolah dari dua tahun lalu.
"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali mengajar. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Dia mengatakan dia telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali mengajar.
Sementara itu, baik juru bicara junta atau kementerian pendidikan Myanmar tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah dan memulai kembali sistem pendidikan.
Baca Juga: Wajib Tahu! Pisang Dapat Membantu Meningkatkan Kualias Tidur Anda, ini Penjelasannya!
Kejadian di sekolah itu sama dengan yang terjadi di sektor kesehatan dan di seluruh pemerintahan dan bisnis swasta sejak Myanmar dilanda kekacauan oleh kudeta dan penangkapan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Sekitar 19.500 staf universitas juga telah ditangguhkan, menurut kelompok guru.
Pendaftaran dimulai minggu depan untuk masa sekolah yang dimulai pada bulan Juni, tetapi beberapa orang tua mengatakan mereka juga berencana untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
Baca Juga: Disebut Gemukan oleh Andre Taulany, Sule: Berarti Gue Bebas Pikiran!
"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikan pendidikannya dari kediktatoran militer. Saya juga mengkhawatirkan keselamatannya," kata Myint, 42 tahun, yang putrinya berusia 14 tahun.
Mahasiswa, yang berada di garis depan protes harian yang menewaskan ratusan orang oleh pasukan keamanan, juga mengatakan mereka berencana untuk memboikot kelas.
"Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kita mendapatkan kembali demokrasi," kata Lwin, 18 tahun.
Baca Juga: Gunung Nyiragongo di Kongo Alami Letusan yang Dahsyat, Seorang Pejabat Sebut Situasi Memburuk
Sistem pendidikan Myanmar sudah menjadi salah satu yang termiskin di Asia Tenggara, dan menduduki peringkat 92 dari 93 negara dalam survei global tahun lalu.
Bahkan di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, yang telah memperjuangkan pendidikan, pengeluaran masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto.***