PR CIREBON — Wujud solidaritas atau kepedulian sesama bangsa negara ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan pesan diplomasi sebagai pernyataan sikap dalam menanggapi gejolak politik di Myanmar.
Sebagaimana diketahui, pada Senin, 1 Februari 2021, telah terjadi gejolak politik di negara Myanmar.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam insiden penggerebekan dini hari.
Baca Juga: Waspada Potensi Bencana, BPBD Kota Cirebon Sosialisasikan Mitigasi Bencana
Penangkapan tersebut merupakan buah dari ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer, hingga menimbulkan kekhawatiran kudeta pascapemilu Myanmar.
Pasalnya, pihak militer menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Adapun isi pesan diplomasi Pemerintah Indonesia untuk Myanmar, meminta pihak-pihak yang terlibat dalam situasi politik terkini di Myanmar, usai kudeta militer dan penahanan pemimpin pemerintahan sipil, agar bisa menahan diri serta menyerukan pendekatan dialog.
Baca Juga: Ilmuwan sebut Kemungkinan Ada Pandemi Berikutnya, Berbentuk Jamur dan Bertahan Lama
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resmi, Senin 1 Februari 2021.
Dalam insiden penyerbuan dini hari tersebut, pihak militer menangkap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kemudian, pihak otoritas militer Myanmar mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan—yang disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.
Baca Juga: Cium Gerakan Politik Pengambilalihan Paksa Posisi Ketum Partai Demokrat, AHY Surati Jokowi
Atas kejadian itu, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan politik di Myanmar tersebut, dan menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
Selain itu, Pemerintah Indonesia mengimbau agar dalam hal ini Myanmar menerapkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN, termasuk berkomitmen pada hukum dan menjalankan pemerintahan yang baik, sesuai demokrasi, dan konstitusional.***