Network
SABACIREBON-Maskapai penerbangan Indonesia, Garuda dipastikan memperoleh energi baru. Flag carrier Indonesia ini akan diselematkan dan tidak dibiarkan sekarat seperti sekarang dengan beban keuangan utang yang menumpuk melebihi asset yang dimilikinya.
Ditengah isyu korupsi yang membelitinya, Garuda akan mendapat suntikan penyertaan modal negara yang akan diambil dari APBN tahun 2022. Isyu korupsi itu menyebabkan seorang Direktur di Direktrat Jendral Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Kemenhub dijadikan sebagai saksi.
Direktur yang dimaksud adalah DK, Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasi Pesawat. Korupsi terkait dalam pengadaan penyewaan pesawat dari periode 2011-2021
Kepastian mendapatkan PMN itu, setelah Panitia Kerja Komisi VI DPR, bersama Menteri BUMN Erick Thohir, bersepakat untuk tidak membiarkan Garuda tambah hancur. Garuda perlu diselematkan dari kebangkrutan.
Dalam kesepakatan itu, komisi VI DPR setuju atas rencana pemerintah untuk memberikan PMN sebesar Rp 7.5 triliun yang akan diambil dari APBN 2022.
Karena Garuda masih berhadapan dengan masalah hukum yang menyangkut upaya mempailitkan BUMN ini, Menteri memprsyaratkan langkah kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU. Jika ini sudah terwujud baru kemudian bantuan PMN bisa dicairkan.
Erick mengapresiasi langkah dukungan politik dari DPR. Dukungan itu penting bagi Kementrian BUMN dalam mengangkat kembali performance Garuda untuk menuju sehat.
Proses untuk menyetujui pemberian bantuan itu ditempuh begitu sulit dengan kendala yang sangat panjang. Ada pro kontra berbagai pihak atas rencana itu. Sebagian kalangan menyetujui bantuan. Sebagian lainnya ingin Garuda membenahi masalah tanpa ada campur tangan pemerintah dengan mengundang investor strategis.
Alasannya, beban utang sudah demikian besar, sudah melebihi asset. Pemberian bantuan ibarat "menggarami air laut".
Malah terbersit juga untuk membentuk maskapai baru dan mengembangkan maskapai yang sudah ada. Sempat ada keinginan untuk membesar Pelita Air Service. Maskapai ini sebetulnya milik BUMN PT Pertamina.
Pilihan jatuh ke Pelita karena Merpati Nusantara Airlines yang juga milik pemerintah menghadapi situasi yang sama, walaupun bebannya, tidak sebesar Garuda. Tapi pilihan tetap akhirnya kepada penyelamatan Garuda.
Setelah menempuh jalan panjang, baik berawal dari rapat kerja, rapat dengan pendapat, hingga Panja, diputuskan penyelamatan perlu dilakukan. Bahkan dengan tegas Menteri Erick Thohir mengatakan, "harus".
Dalam rekomendasi yang ditelurkan DPR, tercatat peringatan untuk tidak mengulang sikap-sikap yang inkosistensi. Perlu disadari untuk memperbaiki tata kelola yang buruk dengan meningkatkan tata kelola disertai dengan timeline dan tolak ukur yang jelas. Kementrian BUMN dan Garuda akan mejalankan rekomendasi dari Panja.
Maskapai ini harus menjadi perusahaan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu terkait "business plan", pilihan dan pembatasan keragaman pesawat dalam bentuk jumlah dan tipe pesawat, optimalisasi rute, peningkatan kargo harus mampu mengangkat pendapatan perusahaan ini. Diingatkan juga tentang lease rate karena banyak maskapai murah.***
