Network
SABACIREBON-Dugaan pidana korupsi yang terjadi di Maskapai penerbangan Indoesia, telah berbuntut kepada pemeriksaan seorang Direktur di Direktrat Jendral Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan.
Direktur yang diperiksa terebut, terkait dalam pengadaan penyewaan pesawat dari periode 2011-2021. Direktur yang dimaksud adalah DK, Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasi Pesawat. DK diperiksa sebagai saksi.
Sementara itu Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan fraksinya merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Jampidsus telah melakukan pemeriksaan juga terhadap dua orang saksi yang terkait dengan dugaan tindakan pidana korupsi korupsi dalam pengadaan pesawat udara di PT Garuda di periode 2111-2022. Mereka atas nama tersangkan AW, SA dan AB.
Diperoleh juga informasi Jampidsus juga memeriksa SM VIce President Internal Audit PT Garuda.
Karena korupsi itu, PT Garuda berada dalam posisi nyaris bangkrut. di Bursa Efek Jakarta saham Garuda diberhentikan lebih dari 1 tahun yang lalu.
Baca Juga: Mudik 2022: Polri Siapkan 400 Bus Gratis untuk Pemudik Tujuan Jabar, Jateng, DIY dan Jatim
Situasi yang membuat Garuda jauh dari posisi sehat, telah membuat Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI Andre Rosiade merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pihaknya terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia. Dia mengatakan, Fraksi Gerindra telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam rekomendasi itu, menurut dia, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda, salah satunya perihal inkonsistensi pelaksanaan rencana bisnis Garuda Indonesia.
Baca Juga: Target Vaksinasi Ketiga Covid19 di Bandung sudah Tercapai
"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.
Karena itu, menurut dia lagi, fraksinya berpesan agar ke depan Garuda konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati.
"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.
Karena itu, menurut dia lagi, fraksinya berpesan agar ke depan Garuda konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati.
Andre juga menyebutkan, bahwa F Gerindra selalu hadir dalam setiap rapat sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata.
Langkah hukum
Catatan selanjutnya, Andre mendorong agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.
"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.
Selain itu, dia memahami bahwa Garuda ke depan butuh investor strategis, sehingga Pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.
Catatan selanjutnya, Andre mendorong agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.
"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.
Selain itu, dia memahami bahwa Garuda ke depan butuh investor strategis, sehingga Pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.
Karena itu, Andre berpesan jangan sampai saham Pemerintah di PT Garuda di bawah 51 persen, karena perusahaan tersebut merupakan kebanggaan rakyat Indonesia.
Dia juga berharap agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena merupakan harga diri bagi Pemerintah.***
