Network
Menaker Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh agar ada kesepakatan satu sama lain.
Ia juga mendorong dilaksanakan dialog secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan hasil kesepakatan harus dibuat secara tertulis.
“Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan," kata Menaker Ida Fauziyah.
Nantinya, hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Menaker Ida Fauziyah memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
Baca Juga: Tragis, Bayi 8 Bulan di AS Tewas Akibat Ditembak Mati sang Kakak yang Berusia 3 Tahun
Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker.
Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan THR 2021.***
