Polri Sebut Habib Rizieq Shihab Bisa Disanksi Pidana Terkait Kerumunan, HRS Center Buka Suara

- 21 November 2020, 13:58 WIB
Habib Rizieq Shihab: Direktur HRS Center buka suara terkait pernyataan polri yang menyebutkan bahwa Habib Rizieq Shihab bisa di sanksi pidana terkait kerumunan. 
Habib Rizieq Shihab: Direktur HRS Center buka suara terkait pernyataan polri yang menyebutkan bahwa Habib Rizieq Shihab bisa di sanksi pidana terkait kerumunan.  /Instragram Lover Habib Rieziq

PR CIREBON - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pada beberapa pekan lalu menggelar acara maulid Nabi dan pernikahan puterinya di Petamburan, Jakarta.

Diketahui acara tersebut menimbulkan kerumunan, sehingga berujung pada pelanggaran protokol kesehatan dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta.

Sebagai warga sipil yang taat hukum, pihak HRS mengindahkan sanksi tersebut dan segera melunasi dendanya.

Baca Juga: Status DKI Jakarta Sebagai Kota Ramah Anak Terancam Dicabut Setelah Adanya Kasus Persetubuhan Anak

Namun, masalah tidak sampai disitu, pihak Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diminta klarifikasi terkait acara yang digelar di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur HRS Center, Abdul Chair Ramadhan buka suara dan mengatakan bahwa polisi dalam hal ini tidak bisa menyatakan bahwa HRS bersalah dan dapat dipidana.

"Kepolisian itu tugasnya adalah melakukan rangkaian penyidikan untuk kemudian apabila suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana, amka diciptakan dalam proses penyidikan terkait dengan pengumpulan barang bukti guna mengungkap perkara pidananya dan menemukan tersangkanya," tutur Abdul Chair, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Youtube Front TV.

Baca Juga: FPI akan Dibubarkan Pangdam Jaya, Refly Harun: TNI Tidak Ikut-ikutan Lagi di Wilayah Politik

Menurut Abdul Chair, kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan kegiatan HRS bukan suatu tindakan melawan hukum, karena pelanggaran yang dimaksud dalam kategori karantina wilayah.

"Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait, termasuk juga kegiatan HRS dan pihak-pihak terkait itu bukan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak ada perbuatan pidana, karena pelanggaran yang dimaksudkan dalam karantina wilayah, sedangkan yang diterapkan di Jakarta dan di wilayah lain bukan karantina wilayah, tapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Abdul Chair, pihaknya memastikan bahwa kasus tersebut tidak layak di lanjutkan ke tahap penyidikan.

Baca Juga: Makin Kuat Dugaan Pelanggaran Prokes Habib Rizieq, Polri: Anak dan Menantu Tidak Mau Diperiksa

"Oleh karena itu, kami dapat memastikan dan kami berharap pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menyataka bahwa hasil penyidikan bukan merupakan perbuatan pidana sehingga tidak layak ditingkatkan ke tahap penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa tim penyidik Bareskrim Polri telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga telah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karena Anies telah menghadiri acara pernikahan puteri Habib Rizieq Shihab beberapa hari lalu.

 ***

Editor: Irma Nurfajri Aunulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah