Network
Dengan populernya pernyataan Jokowi, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menekan Prancis dengan gerakan boikot komoditas Prancis yang digalakkan kelompok konservatif pada level akar rumput.
Namun demikian, kecaman pemerintah Indonesia cenderung “menggantung” atau belum berlanjut pada tindakan yang nyata, sehingga banyak masyarakat pada level akar rumput, bergerak sendiri menyerukan dan mengkampanyekan gerakan untuk memboikot produk asal Prancis.
Baca Juga: Tanggapi Isu Reuni 212 yang akan Digelar di Monas, Ponpes Buntet Cirebon: Sebaiknya Ditunda Dulu
Bila menilik ke fungsi boikot, seharusnya, dapat menjadi salah satu metode untuk menekan suatu otoritas agar suara gerakan didengar. Bahkan, pemerintah dapat menindaklanjuti kecaman Jokowi dengan tindakan nyata dengan menyatakan dukungan terhadap gerakan boikot masyarakat.
Ini dapat dilakukan untuk menaikkan posisi politik Indonesia di hadapan pemerintah Perancis, sekaligus menaikkan popularitas Jokowi, meskipun efektifitas gerakan boikot relatif diragukan dilihat dari kacamata ekonomi.
Sementara itu, terkhusus Presiden Jokowi lakukan untuk menanggapi pernyataan Macron. Seharusnya, Presiden Jokowi dapat menampilkan Indonesia sebagai negara yang damai dan menjunjung tinggi toleransi, walaupun memiliki beragam latar belakang budaya, agama, dan kondisi sosial.
Baca Juga: Puting Beliung Terjang Kota Mataram, 25 Rumah Warga Alami Kerusakan
Cara ini sekaligus dapat digunakan Jokowi untuk menjawab kritik kepadanya terkait buruknya indeks toleransi di kota-kota besar.
Dengan demikian, langkah Jokowi mengecam pernyataan Macron cukup disayangkan karena relatif setengah-setengah.
Padahal ada cara lain untuk memanfaatkan momentum demi memulihkan citra, baik hubungannya dengan penanganan pandemi atau kerukunan beragama, dan juga memperbaiki peluang kerjasama dagang dengan Uni Eropa.***(Yohanes Ivan Adi Kristianto, dosen UPN Veteran Jawa Timur)
