Network
PR CIREBON - Tepat pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu, masa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memasuki usia satu tahun kepemimpinan.
Sebagaimana diketahui, di tahun pertama kepemimpinannya, sudah banyak cobaan yang mendera dan bergejolak yang melanda negeri ini.
Seperti, penanggulangan pandemi yang masih butuh usaha yang lebih keras untuk mengendalikannya, pengesahan UU yang mendapat banyak penolakan dari publik seperti UU KPK dan UU Ciptaker, potensi kemerosotan ekonomi, hingga penegakan hukum yang terus mendapat sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Fahira Idris, seorang Anggota DPD RI mengungkapkan, akibat wabah pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020 ini, seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang berat dan kompleks, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Nilai Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Rocky Gerung: Habib Rizieq Lebih Pancasilais ketimbang Presiden
Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul "Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahira Idris: Fokus dan Prioritas Belum Jelas", Pandemi bukan hanya mengarah kepada krisis kesehatan, melainkan juga mengancam kehidupan ekonomi.
Menurutnya, negara yang fokus dan konsisten pada prioritas, serta memiliki visi yang jelas dalam menanggulangi Covid-19, tidak hanya berhasil mengendalikan pandemi, tetapi juga mampu menata kembali ekonomi masyarakatnya.
"Saya melihat fokus dan prioritas pemerintah terpecah-pecah selama pandemi ini,”tutur Fahira Idris dalam keterangan tertulis kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
“Ingin mencari keseimbangan antara menanggulangi pandemi dengan ekonomi, yang terjadi saat ini malah Covid-19 belum terkendali dan ekonomi belum juga tumbuh positif,” ucapnya.
Baca Juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kualitas Sistem Demokrasi Indonesia Dinilai Alami Penurunan
Padahal, lanjutnya, di banyak negara pemulihan ekonomi tergantung pada seberapa cepat penanganan Covid-19 di negara tersebut, Negara Tiongkok dan Vietnam sudah membuktikannya. Pandemi terkendali dan ekonomi di negara tersebut pun mulai tumbuh positif.
Menurut Ia, berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat, salah satunya akibat pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, juga membuat fokus dan konsentrasi publik terpecah untuk ikut membantu pemerintah menanggulangi Covid-19.
Masyarakat yang selama ini berdiam diri di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terpaksa turun ke jalan dalam jumlah yang besar untuk menolak pengesahan UU yang memang sejak awal pembahasan sudah mendapat banyak penolakan.
Baca Juga: Ingat UU ITE, Bamsoet: Jangan Tebar Kebencian dan Hoax, Medsos Bukan Ajang Fitnah
Pengesahan UU Ciptaker yang juga terkesan terburu-buru ini dinilai banyak orang sebagai kebijakan pemerintah yang hanya fokus mengurus masalah regulasi investasi. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah fokus penuh mengendalikan pandemi.
Dalam situasi krisis akibat pandemi ini, tutur Fahira, tentunya kinerja pemerintah harus benar-benar fokus dan tepat dalam memilih prioritas.
“Tidak boleh business as usual atau terjebak dalam pekerjaan rutin. Pandemi ini harus jadi fokus dan prioritas untuk dituntaskan. Karena hanya dengan begitu, ekonomi dan investasi bisa menggeliat lagi," pungkasnya.***
