Network
PR CIREBON - Akhir-akhir ini dunia maya Indonesia diramaikan oleh laporan satu tahun Jokowi-Ma'ruf. Laporan tersebut diluncurkan pada 20 Oktober 2020 oleh Kantor Staff Presiden (KSP) melalui media sosial.
Cukup banyak yang memperbincangkan laporan setahun Jokowi-Ma'ruf tersebut lantaran dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa selama setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan berdasarkan hasil dari responden.
Baca Juga: Ingat UU ITE, Bamsoet: Jangan Tebar Kebencian dan Hoax, Medsos Bukan Ajang Fitnah
Adapun faktor menurunnya kualitas demokrasi berdasarkan Survei Nasional Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC) dalam Burhanuddin Muhtadi yaitu saat ini masyarakat takut berbicara di muka umum, masyrakat juga takut oleh aparat karena semena-mena melakukan penangkapan, masyarakat takut berorganisasi dan masyarakat takut melaksanakan ajaran agama.
"Sebagian besar orang mengatakan lewat survei demokrasi sat ini lebih buruk dengan pengajuan empat pertanyaan," kata Burhanuddin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Youtube Najwa Shihab yang bertajuk "Tahun Pertama: Jokowi-Ma'ruf Sampai di Mana, PR Jokowi-Ma'ruf soal demokrasi".
Menurut Direktur Eksekutif IPI, saat ini masyarakat lebih takut menyuarakan aspirasinya lewat demostrasi, karena terjadinya penangkapan semena-mena oleh aparat jika dirasa bertentangan dengan pemerintah.
Baca Juga: Nilai Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Rocky Gerung: Habib Rizieq Lebih Pancasilais ketimbang Presiden
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera pun turut memberi komentar terkait masalah demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kasus kecil dari kritikan di sosial media bisa berujung menjadi tersangka.
"Dalam dua hari ada teman saya yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi akibat mengkritik kebijakan pemerintah, padahal postingannya sudah dihapus," ujarnya.
Mardani menyampaikan menurunnya demokrasi Indonesia karena polisi sebagai alat negara tidak bisa netral, seharusnya tidak boleh mendukung yang pro terhadap kebijakan maupun mendukung yang kontra.
Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena jika sistem demokrasi menurun, berbarengan dengan itu kepercayan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun.***
