Network
PR CIREBON - Kekurangan gizi terhadap pertumbuhan perkembangan anak, hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Salah satu dampak dari kurangnya asupan gizi terhadap anak tersebut adalah stunting.
Stunting merupakan kondisi dimana gagalnya pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, akibatnya anak akan lebih pendek atau memiliki perawakan pendek dari anak normal seusianya.
Selain itu, dampak dari stunting tersebut, anak cenderung memiliki keterlambatan dalam berpikir. Hal ini umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
Baca Juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Gibran Sampaikan Keluhan: PR Masih Banyak, Tahu Sendiri
Hal itu pun disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2020 melalui konferensi video, Rabu 21 Oktober 2020.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, stunting atau kekerdilan pada anak masih menjadi permasalahan di Indonesia. Bahkan menurutnya, saat ini jumlah stunting di Indonesia mencapai lebih dari 6 juta anak.
"Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 oleh Kemenkes, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting,” tutur Wakil Presiden, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Ma'ruf mengatakan, artinya ada sekitar 6,5 juta balita di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Baca Juga: Bongkar Awal Mula Pencalonan dari Wagub hingga Wapres, Sandiaga Uno: Pengeluaran Capai Rp600 Juta
Angka anak stunting di Indonesia yang tidak sedikit itu, menurutnya, memerlukan adanya keterlibatan setiap lembaga dengan menghilangkan ego sektoral agar konvergensi dapat berjalan baik dan tepat sasaran.
“Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua,” katanya.
Wapres menegaskan, bahwa setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antar pihak.
Ia menekankan, konvergensi harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Tangkap 6 Tersangka Pembunuh Wartawan Demas Laira, Polri: Korban Ditusuk Badik 17 Kali
Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu analisis situasi dan pemetaan program untuk mengetahui realitas data stunting, serta program terkait stunting yang telah ataupun belum ada di daerahnya.
"Dengan melakukan pemetaan, tumpang tindih antar program dapat dihindari dan program yang dibutuhkan tapi belum tersedia dapat diidentifikasi," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, stunting harus dicegah bersama-sama untuk menghindari terciptanya generasi penerus yang lemah.
Baca Juga: Peringatan Hari Santri 2020, PBNU: Jihad Hari Ini Adalah Bersatu Melawan Pandemi Covid-19
“Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketaqwaan, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,” ucapnya.
Lanjut Ma'ruf, dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting.***
