Network
PR CIREBON - Terkait berita berjudul 'Bongkar Keterlibatan KAMI dalam Demo Omnibus Law, Polda Jabar: Sengaja Kumpulkan Dana Demi Logistik' yang tayang di Pikiran Rakyat Cirebon pada 19 Oktober 2020, pihak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengajukan hak jawab.
Berikut hak jawab kepada redaksi Pikiran Rakyat, tertanda tangan presidium KAMI Jabar, Ir. Syafril Sofyan, di Bandung, 20 Oktober 2020.
1. Berita yang sepihak di PR Com tanpa menanyakan lebih lanjut kepada KAMI Jabar untuk keseimbangan berita sesuai kaidah pers, KAMI Jawa Barat menggunakan hak jawab. Kami Jabar melihat seakan membantu kegiatan di bidang kemanusiaan tim medis dan konsumsi terhadap pengunjuk rasa yang dijamin dan dilindungi konstitusi dalam penyampaian pendapat merupakan perbuatan terlarang ataupun melanggar hukum.
2. Demo atau Unjuk Rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi pada umumnya selain dilindungi konstitusi UUD 45 juga dibolehkan dan diatur dalam UU No. 9/1998 tentang Mengemukan Pendapat Didepan Umum. Siapapun yang membantu pengunjuk rasa/ demo yang dijalankan sesuai UU tersebut diatas, sama sekali tidak melanggar hukum.
Baca Juga: Warga DKI Harus Tau, Menolak Divaksin Rapid dan Swab Bisa Dijerat Perda, Denda Hingga Rp. 5 Juta
3. Kecuali ada kelompok yang membantu pengunjuk rasa dengan memberikan/ menyediakan alat yang diduga akan membahayakan berbagai pihak (seperti pentungan, senjata dll). Walaupun dengan alasan agar bisa membela diri dan kalau kegiatan unjuk rasa tidak rusuh sama sekali, tetap bisa dikenakan sanksi pidana karena memberikan alat yang berbahaya yang patut diduga oleh para pengunjuk rasa digunakan untuk melakukan kekerasan yang berakibat orang lain terluka atau celaka.
4. Fakta kejadian bahwa KAMI Jabar hanya menyediakan pos kemanusiaan berupa kegiatan Tim medis disediakan dua dokter dan beberapa relawan, serta menyediakan tim konsumsi bagi yang kehausan dan kelelahan, serta tim evakuasi jika ada yang memerlukan pertolongan pertama jika terjadi kerusuhan.
5. Kegiatan KAMI tersebut pada Demo Buruh & Mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020 yang menolak UU Cipta Kerja adalah antisipasi kegiatan kemanusiaan disebabkan demo tgl 6 - 7 Oktober berakhir rusuh dan banyak korban baik karena bentrok, maupun karena gas airmata. Sehingga yang diberikan kepada sebagian mahasiwa dan buruh yang kelelahan adalah makanan dan minuman (air mineral) yang juga bisa digunakan untuk mencuci wajah jika kena gas airmata.
Baca Juga: Ribuan Massa Berbagai Elemen Memenuhi Halaman Istana, Aksi Anarkis Diubah Jadi Pembacaan Sajak
6. Dalam kegiatan tersebut lazimnya penyediakan kebutuhan tim Medis dan Sukarelawan yang berjumlah 84 orang membutuhkan juga pembiayaan sehingga melalui urunan dari relawan dan simpatisan terkumpul baik berupa barang air minum dan makanan senilai 12 juta rupiah. Dalam hal ini perlu ditegaskan tidak ada satu pasal pun ketentuan UU yang dilanggar.
