Network
PR CIREBON – Keberadaan vaksin Covid-19 di Indonesia dikabarkan akan datang di bulan November 2020. Saat ini, uji klinis terhadap vaksin tersebut masih dilakukan. Namun, banyak pihak mempertanyakan mengenai kehalalan vaksin tersebut.
Rencananya, vaksin Covid-19 di Indonesia akan didatangkan dari Tiongkok, Uni Emirat Arab, hingga Inggris. Saat ini pemerintah dalam tahap penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara dan perusahaan farmasi dalam pengadaan vaksin virus Corona untuk 260 juta masyarakat Indonesia.
Rencananya, vaksinasi akan dimulai November hingga Desember 2020 dengan menyasar kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan dan hingga aparat TNI dan Polri.
Baca Juga: Dewas Tidak Dilibatkan dalam Wacana Pengadaan Mobil Dinas, Begini Penjelasan KPK
Terkait kehalalan vaksin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa sekalipun belum memiliki sertifikat halal, vaksin Covid-19 tetap bisa digunakan karena sedang dalam kondisi darurat.
"Tapi andaikata itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak digunakan akan menimbulkan kebahayaan, menimbulkan penyakit berkepanjangan, maka bisa digunakan walau tidak halal. Tapi secara darurat dengan penetapan bahwa boleh digunakan karena darurat," kata Ma'ruf dalam dialog bersama juru bicara Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro yang dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI.
Akan tetapi, lanjut Ma’ruf, kondisi darurat tetap harus diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang memiliki otoritas penerbitan sertifikasi halal.
Baca Juga: Kasus Penyalahgunaan Narkoba Meningkat saat Pandemi Covid-19, Ekonomi dan Kesehatan Jadi Penyebabnya
"Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan MUI. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal itu kan nggak jadi masalah. Tapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas," jelasnya.
Ma’ruf juga memastikan bahwa MUI terlibat aktif dalam proses pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah. MUI akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya vaksinasi ini.
"Untuk vaksin saya sudah minta dilibatkan dari perencanaan, pertimbangan kehalalan vaksin, auditnya di pabrik. Bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT, kemudian akan terus terlibat dalam sosialisasikan ke masyarakat luas. Saya kira MUI sudah terlibat sejak awal," ungkapnya.
Baca Juga: Alami Peningkatan yang Lebih Baik, Penyerapan APBN Kalbar Capai 76,33 Persen Pada Kuartal III
Tim inspeksi yang terdiri dari Bio Farma, BPOM, Kemenkes, dan MUI telah berangkat ke Tiongkok pada Rabu lalu. Kunjungan ini untuk mengecek kualitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino.***
