Network
Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa di saat yang bersamaan, media sosial menyebut nama SBY dan akun tersebut dibiarkan pemerintah.
“Bukan soal SBY diperlakukan seperti itu, media sosialnya dibiarkan. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak betul, ambil tindakan dong. Bukan salah publik juga kalau ada yang punya pandangan omongan pemerintah ini bisa saja yang dimaksudnya Presiden ke-6, oleh sebab itu kita butuh klarifikasi," tegas Benny.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Sebagai Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Lebih lanjut Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah sama sekali menyebut nama SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja. Ia juga menyebut, sebagai teman baik, tak mungkin menuding SBY dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Tidak pernah terpikir tuh di rapat kabinet ada nama pak SBY, yakin saya, saya hadir dalam posko ndak ada nama pak SBY kok tiba-tiba pemerintah diminta menjelaskan. Terutama saya teman baik sama pak SBY, kalau ada apa-apa, saya telepon saja," katanya.
Mahfud menyarankan agar sebaiknya Partai Demokrat melaporkan pemilik akun yang menuding SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"Ya lapor aja yang merasa dirugikan, jauh itu mbak, nampaknya jauh bukan pak SBY ndak ada kaitannya, kita tahu aktor-aktornya dan ndak ada nama pak SBY di situ, saya ikut rapat di dalam," ujarnya.
Baca Juga: Homoseksual di Tubuh TNI Terbukti, Berikut Kronologi Awal hingga Diganjar Pemecatan
Mahfud menuturkan bahwa dalam daftar aktor yang berperan sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja, dipastikan tidak ada nama SBY.
"Aktor itu ada yang baik. Yang baik serikat buruh yang dengan tulus memperjuangkan hak buruh, saya minta polisi lindungi habis-habisan. Tapi kemudian ada kekacauan dimana-mana, nah itu kan ada aktor, tidak mungkin tidak ada aktornya. Itu yang kita daftar siapa yang mengarahkan, dimana pertemuannya, tanggal berapa, melalui media apa,” jelas Mahfud.
