Network
PR CIREBON - Setahun usai polemik revisi undang-undang KPK, demonstrasi berskala massif dan serentak kembali melanda.
Kali ini akibat pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, peraturan sapu jagat yang merevisi banyak beleid lama.
Proses penyusunan yang serba kilat dan tergesa, menumbuhkan syak wasangka dari segenap warga.
Transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan, tercermin dari ragam draft yang tak jelas juntrungan.
"Mengapa sulit mengakses draft dan naskah yang resmi? Adakah yang hendak disembunyikan dan ditutup-tutupi?" ucap Najwa, Rabu 14 Oktober 2020 pada acara matanajawa. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Instagram @matanajwa.
Bagaimana pemerintah dan DPR bersama-sama memang sengaja mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja?
Kami merijit cerita di balik upaya pemerintah dan DPR memanfaatkan kesempatan di tengah perhatian dan energi publik akibat pandemi yang terus merajalela.
Pembahasan rancangan undang-undang ini sejatinya tak pernah ditunda meski ada desakan publik. Sejak April, pemerintah dan DPR sibuk membahas rancangan undang-undang ini secara maraton. Bahkan pembahasan dilakukan saat DPR sedang reses.
"Salah satu poin menarik dalam pembahasan RUU ini ialah muncul usulan revisi pasal perpajakan diinisiasi Partai Golkar. Meski awalnya ditolak, tapi kenyataannya pasal ini akhirnya disetujui." ujar Najwa Sihab. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Instagram @matanajwa
Kejanggalan lain dalam pembahasan ini juga tergambar dari dikebutnya pengambilan keputusan di rapat tingkat I. Sehari sebelum rapat ini dimulai, beredar surat undangan dikirim Sekjen Kementerian Perekonomian kepada para menteri terkait.
Rapat juga makin dikebut saat rancangan ini dimasukkan dalam pengesahan di rapat paripurna. Padahal, jika melihat jadwal, rapat paripurna DPR seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020. Tapi, secara mengejutkan, paripurna kemudian dimajukan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Sebagai Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Buat memuluskan pengesahan itu, DPR juga tiba-tiba menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus membahas RUU Cipta Kerja. Rapat ini hanya beda satu jam dengan rapat paripurna DPR yang digelar pada 5 Oktober.
Dan hal paling menarik lainnya ialah surat dari Kepala Polri kepada para jajarannya. Surat ini secara eksplisit memuat langkah-langkah pengamanan termasuk juga persiapan pengamanan yang dilakukan pada 5 Oktober.***
