Network
PR CIREBON - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui proses eksperimentasi yang selalu berubah dengan segala dinamikanya.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi “keynote speech” dalam konferensi nasional Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (KISIP) 1 yang digelar The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berlangsung secara daring, pada Rabu 14 Oktober 2020.
Mahfud menceritakan bahwa pilkada langsung seperti yang sekarang ini dinikmati masyarakat sebenarnya melewati proses yang panjang dan berliku.
Baca Juga: Sempat Tertular Positif Covid-19 dari Ayahnya, Baron Trump Sudah Negatif
Menurutnya, pernah ada satu massa saat tata hukum Indonesia belum tertib sehingga pelaksanaan pilkada berbeda-beda bergantung tempat dan waktu sehingga muncul UU Pemilihan Kediri, UU pemilihan Klaten, dan UU Pemilihan yogyakarta.
Semasa pemerintahan Bung Karno pernah ada UU Nomor 1/1957 yang isinya memisahkan kepala daerah dengan kepala wilayah.
“Kepala daerah adalah pengemban otonomi daerah dan dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti sekarang. Namun, sebelum UU itu diimplementasikan, terjadi pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru,” katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: Banyak Rumor Vaksin Covid-19, Youtube Tindak Tegas Hapus Video Tak Sesuai
Pada masa Orde Baru, lanjutnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meski dalam praktiknya yang menentukan sosok kepala daerah adalah ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar).
“Ada stabilitas, tetapi dianggap tidak demokratis karena penentu-nya itu-itu saja, yakni ABG; ABRI, birokrasi, dan Golkar. Meskipun, formal-nya lewat DPRD. Itu menjadi sistem politik dan ambruk saat reformasi 1998,” tuturnya.
