Network
Lanjutnya, memasuki Orde Reformasi, DPRD memiliki kekuasaan yang luas, yakni berhak memilih kepala daerah secara final, serta berhak mengevaluasi dan menjatuhkan kepala daerah jika dianggap tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Dalam praktiknya, ternyata sistem itu melahirkan praktik politik uang karena partai bisa melakukan jual beli kursi terhadap calon kepala daerah.
Sistem pilkada kemudian diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat seperti sekarang ini, kata dia, meskipun dalam praktiknya tetap ada plus dan minusnya.
Mahfud mencontohkan, sisi negatifnya banyak yang menunggu “serangan fajar” dari paslon, adanya penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya.
Baca Juga: Kritik Ancaman DO Kadin ke Pelajar Ikut Demo Tolak UU Omnibus Law, KPAI: Bukan Kebijakan Tepat
Akan tetapi, lanjutnya, banyak juga sisi positifnya, seperti partisipasi rakyat dalam pemilihan semakin bagus dan rakyat memilih hak sepenuhnya sebagai pemilih.
Kemudian, ideologi tidak lagi tersekat-sekat, seandainya terjadi polarisasi kekuasaan di pusat antara koalisi dan oposisi tidak akan berimbas langsung ke daerah dengan pola yang sama.
Karena itu, Mahfud mengajak seluruh pihak untuk terus menyempurnakan sistem pelaksanaan Pilkada agar semakin bagus dan berkualitas dalam jangka panjang.***
