Network
“Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia,” tambahnya.
Awal pelaksanaan Human Rights City (Kota HAM) di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari kepala daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pembatasan Jam Operasional Mulai Berlaku, Sekda Kota Cirebon: Banyak yang Masih Bandel
Moldoko mengatakan, pengadopsian kerangka Kabupaten dan Kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo.
Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas baik suku ataupun agama.
“Cerita Sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human rights based policies yang inklusif mengutamakan prinsip no one left behind. Kota ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga, dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020,” ujar Moeldoko.
Baca Juga: Minta Bupati hingga Wali Kota untuk Siaga Bencana, Ridwan Kamil: Jabar Siaga Satu
Ia menyampaikan Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat.
Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program Kabupaten dan Kota ramah HAM.
Sedangkan Pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program Kabupaten dan Kota peduli HAM. Kedua pendekatan ini saling melengkapi.
