Network
PR CIREBON – Aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin berakibat anarkis. Hal ini diduga kuat karena massa termakan informasi bohong atau hoaks yang massif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa sebelum disahkan, pembahasan undang-undang tersebut melibatkan semua pihak terkait.
"Menanggapi masifnya sebaran hoaks tentang UU Cipta Kerja yang sebabkan demo berbagai kelompok, perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut: DPR RI dan pemerintah libatkan para pihak dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya dalam keterangan pers pada Jumat, 9 Oktober 2020 seperti dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Rusak Fasilitas Umum di Surabaya, Risma Turunkan Tim Gerak Cepat Benahi Fasilitas
Ia menekankan bahwa sejak proses pembahasan selama 9 bulan secara bersama-sama itu, rapat paripurna DPR RI pun menyepakati untuk diundangkan pada pada 5 Oktober lalu.
"Khusus klaster tenaga kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan Serikat pekerja dan Serikat buruh," Melki, panggilan akrabnya, menegaskan.
Sejauh data yang ada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.
Baca Juga: Sindir AHY yang Tolak UU Cipta Kerja, Denny Siregar: Seolah Pro Rakyat tapi Merampok Paling Banyak
Hal yang sama juga terjadi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menerima dan berdiskusi dengan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukam Mahfud MD sebanyak dua kali.
