Network
PR CIREBON - Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dikemudian resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR pada Senin 5 Oktober lalu, menuai banyak pertentangan.
Diketahui, penolakan tersebut didasarkan pada adanya pasal-pasal dalam UU Ciptaker tersebut yang disinyalir banyak merugikan kaum buruh.
Aksi demo besar-besaran di berbagai daerah pun dilakukan oleh serikat buruh, mahasiswa, dan kalangan masyarakat sebagai bentuk penolakan UU tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani diam-diam mengamati dan mencermati aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Ironis, Puan Maharani Ajak Dunia Gotong Royong Hadapi Pandemi saat Demo Muncul karena UU Omnibus Law
Puan pun mendorong pemerintah menggandeng kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Puan menerangkan bahwa Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Tak Sia-sia Demo Tolak UU Omnibus Law, DPRD NTB Kirim Surat DPR Senayan
