Tak Sia-sia Demo Tolak UU Omnibus Law, DPRD NTB Kirim Surat DPR Senayan

- 8 Oktober 2020, 21:42 WIB
Surat DPRD NTB untuk DPR RI terkait Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
Surat DPRD NTB untuk DPR RI terkait Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja /

PR CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan surat ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi elemen masyarakat, mahasiswa dan kaum buruh yang menolak undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda memastikan, surat aspirasi pendemo tersebut akan sampai di Senayan, Jakarta pada Jumat besok.
 
"Besok pagi suratnya akan kami layangkan, dan besok paginya sudah sampai. Dan bila perlu kami dari DPRD membawa surat tersebut ke DPR RI," Kamis 8 Oktober 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
 
 
Lebih lanjut Isvie menyatakan, bahwa pengesahan Omnibus Law tersebut telah menimbulkan berbagai gejolak di lapisan masyarakat dan di berbagai elemen Mahasiswa juga kaum buruh. Padahal mestinya semu pihak fokus menanggulangi dan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19.
 
Maka dari itu, pihaknya ikut-ikutan menuntut agar pemerintah membatalkan penetapan Omnibus Law Ciptaker melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ataupun melalui mekanisme lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 
"Pengesahan ini berakibat instabilitas di daerah terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan di tengah upaya kita bersama untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia," sesalnya.***

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x