Network
PR CIREBON - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepulauan Riau menolak mengikuti rapat yang membahas tentang aksi penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bersama Gubernur, karena mereka lebih memilih untuk menggelar aksi demonstrasi.
Ketua Bidang PTKP HMI Badko Riau-Kepulauan Riau, Yudi Utama Tarigan menjelaskan, alasan dirinya menolak masuk, karena tidak ingin mencederai seruan aksi yang sudah ditandatangani untuk melakukan aksi yang serentak dilaksanakan se-Indonesia.
"Kita tidak mau mengkhianati teman-teman dan seruan aksi yang sudah kita tandatangani, dimana kita HMI Riau - Kepri sepakat untuk turun ke jalan melakukan aksi menolak UU cipta tenaga kerja," katanya, Kamis 8 Oktober 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI
Baca Juga: Demo Brutal Tolak UU Cipta Kerja, Pintu Gerbang Rumah Dinas Khofifah Gubernur Jawa Timur Jadi Korban
Dijelaskan, selain tidak ingin mengkhianati teman-teman, pihaknya juga tidak mengetahui pokok bahasan rapat, dan mereka tidak ingin terjebak dengan rapat yang tengah berlangsung.
"Kita tidak tau apa yang dibahas di dalam rapat itu, kita tidak mau terjebak jika kita ikut masuk dalam rapat," ujarnya.
Disampaikannya, HMI Riau - Kepri tetap akan melakukan aksi demo menolak undang-undang sapu jagat yang sering disebut sebagai Omnibus Law pada hari ini.
"Kita tetap menjalankan aksi, karena ini sudah keputusan bersama," tutupnya menegaskan.
Baca Juga: Peringatkan Anies Baswedan Dampak La Nina, Luhut: 40 Persen Hujan Bisa Jadi Masalah Serius Jakarta
Rapat yang telah dijadwalkan oleh Gubernur Riau itu juga diikuti oleh Forkopimda, Rektor dan BEM se-Riau itu digelar untuk menciptakan kodisi yang kondusif di Riau, saat aksi penolakan UU Ciptaker yang secara bersamaan digelar di berbagai daerah.
Namun rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB baru dapat terlaksana pada pukul 11.30 WIB, karena perwakilan mahasiswa baru sebagian kecil yang hadir.**
