Network
Pemerintah bersama DPR, lanjut Din, juga tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan, serta organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan.
Hal ini, menurutnya, juga menimbulkan kegaduhan dan berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
Baca Juga: Najwa Shihab Dilaporkan ke Polisi, Fadli Zon: Kalau Hal Seperti Ini Dilaporkan, Demokrasi Macam Apa?
"Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah, dan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Din menambahkan bahwa jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak itu, bukan rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan, melainkan, pemerintah yang sesungguhnya merupakan penyebab kegaduhan. Sedangkan pemerintah berharap agar ada stabilitas di tengah pandemi Covid-19 saat ini.***
