Network
PR CIREBON – Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk membawa RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.
Meski banyak ditentang oleh serikat buruh di berbagai daerah, namun DPR dan Pemerintah tetap menyepakati untuk menjadikan RUU Ciptaker sebagai undang-undang.
Alasan penolakan tersebut dikarenakan banyaknya pasal-pasal dari RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan para pekerja.
Diketahui, dalam Rapat Kerja tersebut sebanyak tujuh fraksi menyatakan untuk menyetujui RUU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: Desakan Menkes Mundur Tak Berefek dan Malah Dibela, DPR: Terawan Selalu Penuhi Tuntutan Masyarakat
Ketujuh partai tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara itu, dua fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatakan untuk menolak RUU Cipta Kerja.
Sementara itu, setelah melewati waktu yang panjang dan kurang lebih 63 kali rapat, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah dan DPD, sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker atau Omnibus Law) ke dalam Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Baca Juga: Polri Siap Antisipasi Demo Massa Omnibus Law Cipta Kerja, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Area Senayan
Dalam Sidang paripurna yang digelar pada Senin, 5 Oktober kemarin, Partai Demokrat yang sejak awal menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, melakukan walk out dari Sidang Paripurna tersebut.
