Network
PR CIREBON - Beredar dugaan adanya dua orang yang pernah terafiliasi Tim Mawar, kini merapat ke pemerintahan menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan, menandakan Presiden Joko Widodo dan DPR RI kompak melanggar janji dalam mengusut sederet kasus pelanggaran HAM di tanah air.
"Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Jumat, 25 September 2020.
Lebih lanjut, Usman menyatakan Presiden Jokowi seakan menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca Juga: Jangan Panik Prediksi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, BMKG: Potensi Ada di Seluruh Indonesia
"Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," jelas Usman, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Artinya, hal ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi.
"Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," tambah Usman.
Baca Juga: Netizen Berpolemik Soal DN Aidit Keturunan Habib, Nabiel: Bedakan Marga Al-Aidid dengannya
Sebagai informasi, kepastian pergantian ini didasari lewat Keputusan Presiden nomor 166 TPA Tahun 2020 yang terbit 23 September 2020.
Tepatnya, sebanyak enam pejabat dimulai dari Mayjen TNI Budi Prijono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan. Kemudian jabatan Kepala Badan Sarana Pertahanan dialihkan kepada Marsma TNI Yusuf Jauhari.
