Network
PR CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah selaku pihak penyelenggara, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh daerah tersebut akan tetap digelar sesuai dengan jadwal sebelumnya, artinya mereka seolah kompak tutup mata dari banyak pihak meminta penundaan.
Sebagaimana diketahui, Pilkada 2020 tersebut akan tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada saat Pilkada, pemilihan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Meskipun demikian, banyak masyarakat dan pengamat politik yang meminta agar pihak penyelenggara untuk meninjau ulang dengan menunda pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Baca Juga: Singgung Soal Isu Politik, Pangeran Harry dan Meghan Markle Dihujani Kritikan
Untuk diketahui, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan melangsungkan proses pemilihan kepala daerah tersebut. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi klaster baru terhadap penyebaran Covid-19 pada saat Pilkada 2020 berlangsung.
Mengingat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan masih rendah, akan membuat proses penyebaran virus mematikan tersebut semakin meluas.
Sementara itu, melalui juru bicaranya, presiden Jokowi menegaskan bahwa Pilkada akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Pemilihan Presiden AS di Depan Mata, Trump akan Larang Pelatihan Tentang Keberagaman
Sebelumnya, dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni PBNU dan Muhammadiyah menegaskan agar meminta penyelenggaraan Pilkada untuk ditunda, demi keselamatan nyawa masyarakat.
Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, menuturkan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan lebih banyak mendatangkan mudharat atau membawa banyak kerugian ketimbang manfaatnya jika Pilkada tetap dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera juga mengatakan, selain berpotensi dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi juga akan menggerus kualitas Pilkada.
Baca Juga: Tersingkir dari Partai Gerindra, Arief Poyuono Kini Menjadi Ketua Umum di Lembaga Baru
Ketua DPP PKS itu menerangkan, mengingat tendensi yang dibangun agar Pilkada jalan, bukan mencetak pemimpin yang demokrasi.
"Amat disayangkan karena mahalnya biaya Pilkada tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan," ucap Mardani, Kamis, 24 September 2020.
Dia pun mengungkapkan, setidaknya terdapat beberapa alasan, yakni banyaknya sarana kampanye yang hilang. Sebut saja seperti kegiatan sosial, kebudayaan, maupun olahraga yang mengumpulkan banyak warga.
"Padahal salah satu faktor utama pemilih ingin ke TPS karena tertarik pada kandidat," tuturnya.
Baca Juga: Singgung Soal Isu Politik, Pangeran Harry dan Meghan Markle Dihujani Kritikan
"Sementara ketertarikan itu muncul setelah paslon menghadiri sosialisasi maupun kampanye yang dilakukan langsung oleh kandidat,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa rencana kampanye secara daring di tengah pandemi Covid-19 dinilai kurang efektif. Terlebih lagi akses jaringan internet di beberapa wilayah di Indonesia masih ada yang belum memadai.***
