Network
Ganjar menuturkan, usulan tersebut ia utarakan guna mengantisipasi penularan pandemi Covid-19 agar tidak semakin meluas.
Baca Juga: Pilkada 2020 Hanya Ancam Nyawa Rakyat, Muhammadiyah: Covid-19 Mengkhawatirkan, Pertimbangkan Tunda
“Iya, silahkan dari kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (Pilkada serentak) sangat berbahaya” tutur Ganjar.
Menurut Ganjar, penundaan pilkada serentak sangat mungkin dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini, tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan hal itu secara baik-baik dengan berdasarkan pada data yang ada.
“Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya,”ucapnya.
Baca Juga: Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Jadi Menteri Ketiga Setelah Edhy Prabowo dan Budi Karya Sumadi
Ganjar mencontohkan, sudah ada klaster penularan Covid-19 dari para petugas panwaslu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan ‘e-voting’, tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,”ujarnya.
Ganjar melanjutkan, pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak tersebut, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara Pilkada atau dengan kata lain daerah yang masuk pada status zona merah akan ditunda pelaksanaannya.
Baca Juga: Yakin Paham Tipologi Pemilih Pilkada Surabaya, PDIP: Kami Bisa Menang 70 Persen di Seluruh Kecamatan
