Network
PR CIREBON – Semakin meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, membuat beberapa kalangan politik meminta kepada pihak penyelenggara Pilkada untuk meninjau ulang pelaksanaan Pilkada 2020, serta mempertimbangkan opsi penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Pilkada 2020 sendiri akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana hal itu masih dalam masa pandemi Covid-19.
Adapun yang menjadi faktor utama penundaan Pilkada tersebut adalah untuk menjaga keselamatan nyawa masyarakat Indonesia, serta untuk mencegah adanya klaster baru penularan Covid-19 pada saat Pilkada berlangsung.
Baca Juga: Bakar Semangat PDIP Menangkan Kursi DPRD Surabaya, Risma: Manfaatkan Saya, Biar Banteng Nyeruduk
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama lembaga terkait, selaku pihak penyelenggara mengatakan bahwa Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan, dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sebagaimana diketahui, bahwa pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan berlangsung di 270 daerah di Indonesia, maka dipastikan jumlah masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut tidaklah sedikit.
Sehingga dikhawatirkan akan menjadi ancaman penyebaran virus yang sangat mematikan tersebut, terlebih lagi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Baca Juga: Kabar Baik Penerima Kuota Internet PJJ, Kemendikbud Beberkan Rincian Bagi Data dan Tanggal Kirim
Setelah beberapa kalangan politik meminta penundaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, kini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun ikut angkat bicara dan meminta pihak penyelenggara untuk benar-benar mempertimbangkan pilihan untuk menunda Pilkada 2020 tersebut.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Antara, Gubernur Jawa Tengah ganjar Pranowo, meminta jajaran KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempertimbangkan usulan sejumlah pihak mengenai penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
