PR CIREBON - PDIP sudah tampil sebagai partai yang tetap ingin Pilkada digelar saat pandemi Covid-19, tetapi ternyata tak berhenti sampai situ.
Kali ini, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membuat aturan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi Covid-19.
Maruarar yang juga menjabat ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) itu berpendapat, kesehatan harus diutamakan.
Baca Juga: Donald Trump Dapat Teror Paket Racun Mematikan, Biro Investigasi: Tidak Ada Ancaman untuk Publik
Didukung fakta hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara, sedangkan ekonomi dan politik bisa diatasi setelahnya.
"Tolonglah kalau berikan sanksi, jangan sanksinya disekolahin atau ditunda pelantikannya. Kalau bagi calon kepala daerah yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan, karena mereka akan jadi pemimpin bangsa, sanksinya yang tegas," ungkap Ara dalam diskusi webinar nasional seri kedua KSDI bertema “Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi” yang tayang pada Minggu, 20 September 2020.
Tepatnya, dia mengusulkan sanksi diskualifikasi bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Rumah Sakit Menjadi Target Serangan Cybercrime, Seorang Pasien Dinyatakan Meninggal Dunia
"Usul kami dari KSDI, misalnya, didiskualifikasi di awal bagi yang melakukan pelanggaran berat," jelas Ara, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Apalagi sejak saat tahap pendaftaran sudah banyak calon kepala daerah yang terpapar Covid-19.