Network
PR CIREBON - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat pandemi memang tengah diperbincangkan publik, karena dinilai berbahaya untuk penanganan Covid-19, sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut angkat bicara mengeluarkan sikap tegas terkait polemik tersebut.
Tepatnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR untuk menunda seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga masa kritis pandemi selesai.
"Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," ungkap Said Aqil dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu, 20 September 2020.
Baca Juga: Penuh Emosi, 6 Rekomendasi Drama Korea Anak Sekolah ini Cocok untuk Mengenang Masa-masa Sekolah
Lebih lanjut, PBNU menyarankan pemerintah bersama dengan DPR agar merealokasikan anggaran pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Dengan merujuk Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek Cirebon pada 2012 lalu, PBNU menilai pemerintah memang perlu meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudharat, seperti politik uang dan politik biaya tinggi.
Apalagi, pemerintah saat ini harus lebih dulu mencermati perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang akan dibantu Nahdlatul Ulama dengan segala ikhtiar, doa, dan tawakal.
"Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat," jelas Said Aqil, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Dapat Jabatan Baru di Gerindra, Sugiono Sosok Kader Muda yang Disanjung Prabowo Bak 'Kesatria Jedi'
Dalam pandangan NU, melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.
