Network
PR CIREBON - Proses penegakan hukum terhadap kasus penusukan Syekh Ali Jaber begitu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, lengkap dengan arahan langsung pemerintah.
Melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber (SAJ) memang membuat banyak mata memandang kepada penegakan hukum, sehingga ia pun mengaku tidak percaya begitu saja terkait klaim pelaku memiliki gangguan jiwa.
Ini menyusul klaim yang beredar tepat pada hari insiden penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber, bahwa pelaku menderita gangguan jiwa.
“Itu tidak benar (pelaku gangguan kejiwaan, red). Pemerintah transparan, dan akan meneruskan kasus ini ke pengadilan,” ungkap Mahfud di Padang, Sumatera Barat pada Rabu, 16 September 2020.
Baca Juga: PSBMK Kota Bogor Cegah Covid-19 Tuai Apresiasi, dari Gubernur Jabar hingga Presiden Jokowi
Bahkan, dia memastikan, pemerintah tidak mengamini bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa dan dapat menghindari peradilan hukum.
Adapun saat ini, Mahfud MD yang selama ini juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, meminta langkah pengusutan dan peradilan tetap bakal dijalani oleh pelaku penyerang Syekh Ali Jaber.
“Pemerintah melalui Polri sudah bersikap bahwa pelaku akan terus dibawa ke pengadilan, dengan actus reus, atau tindakan yang sudah nyata. Soal sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang menentukan,” tegas Mahfud.
Apalagi, hakim kemungkinan akan meminta dokter memeriksa si pelaku penyeranga, yakni Alfin Andrian.
Baca Juga: Anies Baswedan Kenang Mendiang Sekda DKI Jakarta, Saefullah Tak Pernah Izin Sakit Selama Bekerja
“Polisi tidak akan menghentikan karena alasan sakit jiwa. Soal itu (dugaan kejiwaan, red), biar nanti di pengadilan saja advokat mendampingi, membela apakah ia sakit jiwa, atau tidak,” jelas Mahfud, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Adapun saat ini Mahfud berani melontarkan itu, sebagai bukti pemerintah tidak ingin ada spekulasi yang menuduh pemerintah menutup-nutupi kasus ini.
“Semuanya transparan, dan proses hukum berjalan terus,” ucap dia.
Tak lupa, dia juga menyebut nama Presiden Joko Widodo yang ikut memerintahkan seluruh pihak berwenang untuk menyelidiki kasus dengan teliti, seperti melihat jejak kasus penyerangan yang lampau guna melihat kecocokan pola.
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’ ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Dengan demikian, langkah ini diambil agar tidak ada spekulasi lagi di masyarakat terkait keberpihakan pemerintah terhadap kasus ini.
“Presiden tadi pagi juga memerintahkan kepada saya, agar BNPT, Polri dan BIN menyelidiki semua kasus penyerangan kepada ulama yang dulu dulu. Apakah ada pola yang sama? Ini agar diusut tuntas! Agar tidak ada spekulasi di masyarakat,” pungkas Mahfud.***
