Network
“Kalau memang diputuskan perlu ada kebijakan terbaru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Hingga hari ini, Kementerian Sosial belum akan mengambil kebijakan tertentu, sejalan dengan pengetatan PSBB Pemprov DKI dan masih fokus pada bansos yang sudah berjalan saat ini.
“Kami masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek,” katanya.
Baca Juga: Cerita Ditusuk Orang Tak Dikenal di Lampung, Syekh Ali Jaber: Saya Keluarkan Sendiri Patahan Pisau
Mensos Juliari juga menekankan, yang perlu diklarifikasi pertama-tama adalah, bahwa di DKI Jakarta masih memberlakukan status PSBB. Sebab, status PSBB DKI Jakarta belum dicabut.
“Yang memutuskan penetapan status PSBB kan Kementerian Kesehatan. Untuk itu, Kementerian Sosial masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek yang berjalan sampai Desember 2020 nanti,” tuturnya.
Kementerian Sosial telah meluncurkan program bansos, yakni paket Bansos Presiden atau Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek, dan Bansos Tunai (BST) untuk di luar Jabodetabek sebagai upaya dalam menanggulangi dampak pandemi.
Adapun bantuan sosial sembako Bantuan Presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK). DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.
Baca Juga: Studi Baru Covid-19: Orang Dewasa dengan Positif Virus Dua Kali Lebih Mungkin Makan di Restoran
Distribusi BSS ditetapkan senilai Rp600 ribu/KPM/bulan, uang mulai didistribusikan sejak 20 April hingga Juni 2020. Namun pada kesempatan awal, Kemensos berkonsentrasi di DKI Jakarta, karena status PSBB di DKI Jakarta paling awal.
